For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 270/PMK.06/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Also known as: PMK 270/PMK.06/2015 · PMK No. 270/PMK.06/2015

Status:
Inactive
Effective Date:31 Desember 2015Publication Date:31 Desember 2015
Keuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePenyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LocationKementerian Keuangan
Effective Date31 Desember 2015
Publication Date31 Desember 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) terkait Investasi Pemerintah pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan ini harus dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) dan disusun berdasarkan format yang ditetapkan. Penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang dari UAKPA BUN kepada Unit Akuntansi Pembantu BUN Investasi Pemerintah (UAP BUN). Peraturan ini juga menetapkan jadwal penyampaian laporan keuangan, baik yang unaudited maupun audited, serta mengatur proses analisis dan evaluasi atas penyusunan dan penyampaian laporan tersebut.

(-)

(-)