Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, dengan tujuan menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Aceh Selatan sebagai daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan dan memiliki batas wilayah yang jelas. Ibu kota Kabupaten Aceh Selatan adalah Kecamatan Tapaktuan. Karakteristik wilayah ini meliputi kombinasi geografis antara pesisir, perbukitan, dan pegunungan, serta potensi sumber daya alam di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, Kabupaten Aceh Selatan memiliki nilai sejarah dan keanekaragaman budaya yang berlandaskan syariat Islam.

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(-)