[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f081ddef-f072-40a0-9fe3-dceeea80a47d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.06/2013","number","45/PMK.06/2013","year","2013","published_date","2013-03-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 45/PMK.06/2013, BN 2013/ NO 360; PERATURAN.GO.ID : 10 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menetapkan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Balai Lelang.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mewajibkan Balai Lelang untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi lelang. Kewajiban ini berlaku untuk transaksi lelang dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00. Balai Lelang wajib meminta informasi dan dokumen identitas dari pengguna jasa, baik perseorangan maupun korporasi, dan meneliti kebenaran dokumen tersebut. Untuk transaksi dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000,00, informasi yang diminta lebih rinci, termasuk sumber dana dan tujuan transaksi.

\n\n

Balai Lelang juga wajib melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa, melihat tata cara pembayaran, nominal transaksi, dan tanggal transaksi. Dokumen terkait transaksi harus ditatausahakan selama paling singkat 5 tahun. Balai Lelang wajib menyampaikan laporan transaksi lelang dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000,00 kepada PPATK paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal pembayaran harga lelang, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan permintaan PPATK.

\n\n

Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan evaluasi kepatuhan atas penerapan PMPJ dan kewajiban pelaporan bagi Balai Lelang setahun sekali, yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah. Balai Lelang wajib menyusun prosedur operasional standar (POS) tentang pelaksanaan PMPJ dan menyampaikannya kepada PPATK paling lambat 1 tahun sejak berlakunya peraturan ini. Perubahan POS juga wajib disampaikan kepada PPATK paling lambat 14 hari kerja sejak ditetapkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Balai Lelang yang melanggar kewajiban terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi surat peringatan, surat peringatan terakhir, pembekuan izin operasional, dan/atau pencabutan izin operasional.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PMK No. 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112859/pmk-no-156pmk062017","fe388749-0dd2-4f6e-a1b7-a1585c11ce50","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.360, 2013
MINISTRY OF FINANCE. Know Your Customer Principle.
Auction Hall. Prevention. Criminal Act of
Money Laundering. Implementation

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 45/PMK.06/2013
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES FOR AUCTION HALLS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 18 paragraph (1) Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance regarding the Implementation of the Know Your Customer Principles for Auction Halls; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f081ddef-f072-40a0-9fe3-dceeea80a47d","actionData","errors"]