[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef5f7bc0-93f6-4f35-a9bb-d6a80ba4c843","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009","number","21","year","2009","published_date","2009-12-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bangunan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2009/No.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan bangunan harus mampu\r\nmendukung fungsi ruang dan menjamin keselamatan\r\npenghuni dan linqkungannya;\r\nb. bahwa agar banqunan dapat menjamin keselamatan\r\npenghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan\r\nsecara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya,\r\nserta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis\r\nbangunan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undanq-Undanq Nomor 4 Tahun 1992; Undanq-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tallun 2004; Peraturan Peme.rihtahNomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Peraturan Daerah· Kabupaten Karanganyar Nomor 12\r\nTahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan\r\nuntuk kegiatan rnanusia dan/atau menunjang kegiatan rnanusia, yang\r\nsebagian dan, seluruhnya ditanarn atau diletakkan atau melayang\r\ndalarn suatu lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya\r\nberada di atas atau di bawah permukaan tanah dan/atau perairan yang\r\nberupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2009. \n 64 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, serasi dengan lingkungan, menjamin keandalan teknis, kenyamanan, kemudahan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan. Latar belakangnya adalah untuk mendukung fungsi ruang dan menjamin keselamatan penghuni serta lingkungannya.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek bangunan, termasuk arsitektur, subjek dan objek bangunan, administrasi, pengelolaan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, keandalan, pengendalian pembangunan, pembinaan, pengawasan, penertiban, serta sanksi administratif dan pidana. Ketentuan substansial mencakup peruntukan lokasi bangunan yang harus sesuai dengan RTRW Daerah, RDTRKP, dan RTBL. Pembangunan di atas/bawah tanah, air, atau prasarana umum memerlukan persetujuan Bupati. Fungsi bangunan dikelompokkan menjadi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, fungsi khusus, dan campuran. Klasifikasi bangunan didasarkan pada fungsi, umur, wilayah, lokasi, ketinggian, luas, dan status.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur bentuk bangunan rumah, kepadatan dan ketinggian bangunan, Garis Sempadan Bangunan (GSB), jarak bangunan, syarat bangunan, luas denah, tinggi bangunan, dan tinggi ruang bangunan. Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengelolaan lingkungan hidup mencakup Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pelestarian sumber daya air. Sarana dan prasarana meliputi penyediaan air bersih, air kotor, drainase, dan pengelolaan sampah. Keandalan bangunan mencakup struktur, proteksi kebakaran, dan ketahanan terhadap gangguan alam.

","transitional_provisions","1. Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah memiliki IMB, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\r\n2. Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum memiliki izin, diwajibkan memiliki izin dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\r\n3. Penyesuaian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\r\n4. Selama belum ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh intruksi, petunjuk atau pedoman yang ada dan berlaku serta tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengguna bangunan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan IMB, pembekuan/pencabutan sertifikat laik fungsi, atau perintah pembongkaran bangunan.\r\n2. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat diancam kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Karanganyar No. 8 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Bangunan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314675/perda-kab-karanganyar-no-8-tahun-2024","da33e28f-50b3-4692-9ab0-a14548bdfb67","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"PERDA Kab. Karanganyar No. 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Bangunan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/266856/perda-kab-karanganyar-no-21-tahun-2015","389ecb3b-8781-4b24-a880-bf38044c68da","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KARANGANYAR REGENCY GOVERNMENT
KARANGANYAR REGENCY REGULATION
NUMBER 21 OF 2009
ABOUT
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that building management must be able to support spatial functions and ensure the safety of occupants and their environment;
that in order for buildings to guarantee the safety of occupants and the environment, they must be organized in an orderly manner, realized in accordance with their function, and fulfill administrative and technical building requirements;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Buildings.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Karanganyar Regency Regions within the Environment. Central Java Province;
Law Number 5 of 1960

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef5f7bc0-93f6-4f35-a9bb-d6a80ba4c843","actionData","errors"]