[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eec1402c-1422-47f0-9dcd-5ea580ddb92f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-02-12","effective_date","2013-02-15","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 6, BN.2013/NO.281, jdih.dephub.go.id : 25 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri ini mencabut:\n\n1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005;\n2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan:** Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi tarif pelayanan jasa kapal, tarif pelayanan jasa barang, tarif pelayanan jasa penumpang, dan tarif pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan. Setiap jenis tarif memiliki rincian lebih lanjut mengenai komponen-komponennya.\n2. **Struktur Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan:** Struktur tarif merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam satu paket pungutan. Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis pelayanan dan kegiatan yang dilakukan.\n3. **Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan:** Golongan tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas, dan peralatan yang tersedia di terminal, seperti terminal serbaguna, peti kemas, curah cair, curah kering, kendaraan, terapung, pelabuhan daratan (dry port), dan Ro-Ro.\n4. **Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan:** Penetapan tarif jasa kepelabuhanan berbeda-beda tergantung pada pihak yang menyelenggarakan pelabuhan. Tarif pada terminal yang pelayanannya diberikan oleh Otoritas Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tarif pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Tarif pada terminal yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) ditetapkan oleh BUP, dengan mekanisme konsultasi kepada Menteri Perhubungan untuk terminal sejenis yang hanya diusahakan oleh satu BUP dalam satu pelabuhan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96,101],{"_97":98,"_99":100},"text","Kepmenhub Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut","link","",{"_97":102,"_99":100},"Kepmenhub Nomor KM 39 TAhun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan","revoked_by",[105],{"_97":106,"_99":107,"_36":108},"Permenhub No. 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103067/permenhub-no-72-tahun-2017","7aa832ec-6ad8-4b22-9103-5aa37017c89f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[117],{"_97":118,"_99":119,"_36":120},"Permenhub No. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 Tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103685/permenhub-no-15-tahun-2014","aa9ed1b8-8eb5-4886-bebc-9fedbf828f4c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER: PM 6 OF 2013
ON
TYPES, STRUCTURE, AND CLASSIFICATION OF PORT SERVICE TARIFFS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 148 of Government Regulation Number 61 of 2009 concerning Port Affairs, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Types, Structure, and Classification of Port Service Tariffs; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 17 of 2008 concerning Pelayaran (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4849); \n Government Regulation Number 61 of 2009 concerning Kepelabuhanan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 151,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eec1402c-1422-47f0-9dcd-5ea580ddb92f","actionData","errors"]