[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee852ce8-6011-4794-9de4-ef4b2c90b445","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 03 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 03 Tahun 2011","number","03","year","2011","published_date","2011-01-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA-KEMASYARAKATAN-DI-KELURAHAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD Tahun 2011 Nomor 03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur.\r\nPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.28 Thn 1959; UU No.27 Thn 2000; UU No.10 Thn 2004; UU No.32 Thn 2004; UU No.33 Thn 2004; UU No.73 Thn 2005; PP No.79 Thn 2005; PP No.38 Thn 2007; PP No.41 Thnn 2007; PP No.19 Thn 2008; Permendagri No.13 Thn 2006; Perda No.07 Thn 2007; Perda No.02 Thn 2008; Perda No.18 Thn 2009; Perda No.25 Thn 2009. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan; pembentukan lembaga kemasyarakatan; kedudukan,tugas,fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; susunan organisasi dan pembentukan pengurus RT dan RW; susunan organisasi dan pembentuk lembaga kemasyarakatan lain; musyawarah warga; hubungan kerja dan pendanaan; pembinaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota\r\nPangkalpinang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di\r\nKelurahan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 05 Seri D\r\nNomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 05 Seri D Nomor 04).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Latar belakangnya adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Tujuannya adalah agar lembaga kemasyarakatan dapat berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mengakomodasi inisiatif dan aspirasi masyarakat, serta menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong.

Ketentuan substansial mencakup pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan atas prakarsa masyarakat atau pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari LPM, TP PKK Kelurahan, RW, RT, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Tugas lembaga kemasyarakatan adalah membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi lembaga kemasyarakatan meliputi penampungan aspirasi, penanaman persatuan, peningkatan pelayanan, penyusunan rencana pembangunan, penggerak prakarsa, penggalian potensi sumber daya, pengembangan kreativitas, pemberdayaan keluarga, perlindungan hak politik, dan pendukung media komunikasi.

Peraturan ini juga mengatur susunan organisasi dan pembentukan pengurus RT dan RW, serta lembaga kemasyarakatan lainnya. Musyawarah warga di tingkat RT dan RW berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi antara pemerintah kota dan masyarakat, serta membina kerukunan antar warga. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan anggaran pemerintah kelurahan, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan bantuan lain yang sah.

Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan, meliputi pemberian pedoman teknis, penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, bantuan pembiayaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan penghargaan.

","transitional_provisions","1. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk sebelumnya dapat melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa tugas dengan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam hal pemekaran kelurahan, Lurah dapat menunjuk pelaksana tugas (Plt) pengurus lembaga kemasyarakatan, menyesuaikan dengan masa tugas pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan lain, dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Pangkal Pinang No. 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/26700/perda-kota-pangkal-pinang-no-05-tahun-2008","6453a6c9-21b1-4537-b9ea-c13a41b6c0ad","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PANGKALPINANG

REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER 03 YEAR 2011

ABOUT

COMMUNITY INSTITUTIONS IN URBAN VILLAGES

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee852ce8-6011-4794-9de4-ef4b2c90b445","actionData","errors"]