[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee6eacc7-ffe3-41a3-b326-b944afe6ef04","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung","short_title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","65f98345-cb30-49d1-a275-43deda51c9e5","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Yudisial","short_name","Peraturan KY","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Komisi Yudisial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN - TATA CARA - SELEKSI - CALON - HAKIM AD HOC - HAK ASASI MANUSIA - MAHKAMAH AGUNG
2024
Peraturan Komisi Yudisial NO. 1, https://jdih.komisiyudisial.go.id/
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun\r\n2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak\r\nAsasi Manusia di Mahkamab Agung masih perlu\r\ndilakukan penyempurnaan terhadap persyaratan\r\nadministrasi Seleksi Calon Hakim ad hoc HAM \n Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 24B UUD 1945; UU Nomor 26 Tahun 2000; UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011; Perpres Nomor 68 Tahun 2012\r\n \n Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung, antara lain Pasal 4 ayat (2) mengenai syarat seleksi calon hakim ad hoc HAM \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024. \n Peraturan ini mengubah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung \n 7 hlm; hlm 1 sd 4 batang tubuh, hlm 5 sd 7 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia Di Mahkamah Agung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Yudisial ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung. Perubahan tersebut meliputi persyaratan administrasi bagi peserta seleksi calon hakim ad hoc HAM, khususnya terkait dengan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan.

Pasal 4 diubah untuk memperbarui persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh peserta seleksi. Persyaratan administrasi meliputi surat pendaftaran, daftar riwayat hidup, KTP, surat keterangan sehat, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi, surat pernyataan berpengalaman di bidang HAM, surat keterangan tidak pernah dipidana, surat rekomendasi, surat pernyataan tidak akan menjadi pengurus/anggota partai politik, tanda terima LHKPN, NPWP, dan pas foto berwarna.

Selain itu, disisipkan Pasal 26A yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Lampiran ini merinci perubahan pada BAB II tentang Pendaftaran dan Seleksi Administrasi, khususnya terkait kelengkapan administrasi dan definisi persyaratan administrasi terkait dengan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Secara keseluruhan, perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan persyaratan administrasi dalam proses seleksi calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung, dengan penekanan pada kelengkapan dokumen dan klarifikasi terkait dengan keanggotaan partai politik.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Peraturan KY No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/254742/peraturan-ky-no-1-tahun-2022","0c1b894c-5c83-451b-b28c-e3e43c3129bf","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JUDICIAL COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

JUDICIAL COMMISSION REGULATION
NUMBER 1 OF 2024
ON
AMENDMENT TO JUDICIAL COMMISSION REGULATION NUMBER 1 OF 2022
ON PROCEDURES FOR SELECTION OF AD HOC JUDGES OF HUMAN RIGHTS
IN THE SUPREME COURT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in the Judicial Commission Regulation Number 1 of 2022 on Procedures for Selection of Candidates for Ad Hoc Judges of Human Rights in the Supreme Court, it is still necessary to improve the administrative requirements for the Selection of Candidates for ad hoc Human Rights Judges;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Judicial Commission Regulation on Amendments to the Judicial Commission Regulation Number 1 of 2022 on Procedures for Selection of Candidates for Ad Hoc

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee6eacc7-ffe3-41a3-b326-b944afe6ef04","actionData","errors"]