[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee5218b2-d0bf-448d-9901-431d8c06dd6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-05-03","effective_date","2018-05-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"838bc8ef-b164-4834-91fe-d481f32be6d2","Kepolisian & Ketertiban","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 4, BN. 2018 No. 618, www.peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 560).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk terpenuhinya kategori, kriteria, dan persyaratan yang ditentukan, mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaannya, serta mengoptimalkan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas pokok Polri.

Klasifikasi kesatuan kewilayahan Polri meliputi Polda, Polres, dan Polsek. Klasifikasi ini dibagi lagi menjadi beberapa tipe, seperti Polda Tipe A Khusus, Polda Tipe A, Polda Tipe B, Polres Tipe A, Polres Tipe B, Polres Tipe C, Polsek Tipe A, Polsek Tipe B, Polsek Tipe C, dan Polsek Tipe D. Selain itu, dapat dibentuk Polsubsektor pada kesatuan kewilayahan tingkat Polsek, serta Polres, Polsek, dan Polsubsektor pada kawasan tertentu seperti kawasan perhubungan, perindustrian, perumahan, perkantoran, perdagangan, dan pariwisata.

Pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan harus memenuhi kriteria yang meliputi kategori nilai yang ditentukan berdasarkan klasifikasi kesatuan kewilayahan, adanya pembentukan atau pemekaran wilayah daerah, kebutuhan organisasi Polri, perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Syarat pembentukan kesatuan kewilayahan meliputi adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, usulan pembentukan, terpenuhinya kriteria, dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD setempat, tersedianya lahan, dan dukungan pimpinan kesatuan di atasnya.

Penilaian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan ditentukan berdasarkan penilaian umum (dimensi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya), penilaian utama (dimensi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat), dan penilaian pendukung (dimensi kemampuan kesatuan).

Tata cara pembentukan atau perubahan tipe Polda melibatkan Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena), Kapolda, Kapolri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Tata cara pembentukan atau perubahan tipe Polres melibatkan Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren) Polres, Kapolres, Kapolda, Kapolri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Tata cara pembentukan atau perubahan tipe Polsek atau Polsubsektor melibatkan Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren) Polres, Kapolres, Kapolda, Kapolri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-7-tahun-2014","4b5176a6-8a9b-4110-8188-5a0d73104f08","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225050/perpol-no-11-tahun-2021","c4fcc2ee-1be8-430f-99a2-144388bf3d91","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 618, 2018

POLRI. Establishment and Changes to the Type of Territorial Units of the Indonesian National Police. Revocation.

REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 4 OF 2018
ON
ESTABLISHMENT AND CHANGES TO THE TYPE OF TERRITORIAL UNITS OF THE
INDONESIAN NATIONAL POLICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

\n\n \n \n

Considering:

that the organization of territorial police units deployed throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia can be formed or changed based on the classification and police jurisdiction harmonized with the administrative territory of the regional government and the integrated criminal justice system in accordance with the provisions of laws and regulations;
that the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2014 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee5218b2-d0bf-448d-9901-431d8c06dd6b","actionData","errors"]