[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee1519b8-b22f-45b9-8b3c-bc100f9f5d0c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Sampah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2023/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pertumbuhan kota, pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh pada peningkatan timbulan sampah sehingga pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu segera dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; \r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; \r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; \r\nPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun \r\n2012 tentang Pengelolaan Sampah; \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; \r\nPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : P.10/ MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; \r\n \n Mengubah ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 36, dan Pasal 42. Menghapus Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 44. Menyisipkan 1 Pasal diantara Pasal 8 dan Pasal 9. Menambahkan 3 ayat pada Pasal 11, 1 ayat pada Pasal 16, 2 ayat pada Pasal 29, 3 ayat pada Pasal 33. Menyisipkan 3 Pasal yaitu Pasal 42A, 42B, dan 42C diantara Pasal 42 dan Pasal 43. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023. \n Mengubah Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Katingan. Latar belakangnya adalah pertumbuhan kota, pertambahan penduduk, dan perubahan pola konsumsi yang meningkatkan timbulan sampah.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan dan Tanggung Jawab: Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengelolaan sampah. Camat, Lurah, dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing dan dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah.
Ruang Lingkup Kegiatan: Pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pengelolaan sampah.
Hak dan Kewajiban:\n
- Pelaku usaha berhak mendapatkan layanan pengelolaan sampah.
- Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.
- Pengelola kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, dan bangunan sejenis wajib membersihkan lingkungan dan mengurangi timbulan sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang sampah ke TPS.
- Pedagang wajib menyediakan tempat sampah dan mengangkut sampah ke TPS.
- Penyelenggara keramaian wajib membersihkan sampah dan membuangnya ke TPA.
- Rumah tangga berkewajiban memelihara kebersihan, mengurangi dan menangani sampah, melakukan pemilahan sampah, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- Industri dan kegiatan usaha dilarang membuang limbah B3 ke TPA.
- Pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan bersih, menggunakan produk dan kemasan yang mudah terurai, menggunakan bahan baku daur ulang, dan membantu upaya pengurangan sampah.
- Setiap orang/lembaga/badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki persetujuan lingkungan.
\n
Pembiayaan: Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dari APBD dan sumber lain yang sah.
Kerjasama: Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain dalam pengelolaan sampah.
Informasi: Dinas Lingkungan Hidup mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah.
Peran Masyarakat: Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah dengan menjaga kebersihan, aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, dan memberikan saran.
Pengawasan: Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Ketua RW wajib memberikan sanksi administratif kepada rumah tangga yang tidak melakukan pemilahan sampah.\n2. Penanggung jawab/pengelola kawasan yang tidak menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa Rp10.000.000,00 - Rp50.000.000,00.\n3. Pengelola fasilitas umum yang tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa Rp1.000.000,00 - Rp5.000.000,00.\n4. Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:\n a. Pembuang sampah di luar jadwal (maks. Rp100.000,00)\n b. Pembuang sampah ke sungai/tempat umum (maks. Rp500.000,00)\n c. Pembuang sampah dari kendaraan (maks. Rp500.000,00)\n d. Pengendara roda empat tanpa tempat sampah (maks. Rp50.000,00)\n e. Pengeruk sampah di TPS yang menyebabkan berserakan (maks. Rp500.000,00)\n f. Pembuang sampah spesifik di TPS (maks. Rp1.000.000,00)\n g. Perusak sarana prasarana pengelolaan sampah (maks. Rp10.000.000)\n5. Pelaku usaha pengelolaan sampah tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa Rp5.000.000,00 - Rp10.000.000,00.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Katingan No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/33313/perda-kab-katingan-no-4-tahun-2012","b303ce1a-b288-4463-87d3-0382457984bb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KATINGAN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2023

CONCERNING

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 4 OF 2012 CONCERNING WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the growth of cities, population increase and changes in community consumption patterns affect the increase in waste generation so that waste management from upstream to downstream needs to be carried out immediately in a useful, successful and environmentally sound manner in order to provide economic benefits for the community and the regional government;
that waste management to create a clean and healthy environment in a sustainable manner needs to be carried out by the community, business actors and the regional government towards Katingan Regency \"BERMARTABAT\";
that in waste management legal certainty, clarity

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee1519b8-b22f-45b9-8b3c-bc100f9f5d0c","actionData","errors"]