[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edc62ae6-6af5-44a1-b6d6-ba46e9cb986c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN pada Kementerian Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.05/2021","number","27/PMK.05/2021","year","2021","published_date","2021-03-25","effective_date","2021-04-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN pada Kementerian Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TARIF LAYANAN BLU – POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA – STAN
2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 27/PMK.05/2021, BN.2021/NO. 232, https:jdih.kemenkeu.go.id : 11 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN pada Kementerian Keuangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik\r\nKeuangan Negara STAN telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang\r\nmenerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan atas usulan\r\nMenteri Keuangan melalui Surat Nomor 948/MK.011/2020 tanggal 15 Oktober 2020,\r\ntelah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai. \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN\r\nNo.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun\r\n2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74\r\nTahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun\r\n2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN\r\nTahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046). \n Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Banten pada Kementerian\r\nPerhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan pembiayaan yang diberikan Badan\r\nLayanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN kepada pengguna jasa. Tarif layanan\r\nBadan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN terdiri atas tarif layanan\r\nakademik dan tarif layanan penunjang akademik. Badan Layanan Umum Politeknik\r\nKeuangan Negara STAN dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan,\r\npenelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak\r\npengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan\r\nNegara STAN dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama\r\nmanajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan,\r\npenelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa tertentu dapat\r\ndiberikan tarif layanan sampai dengan Rp0 dari tarif layanan akademik.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2021. \n - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\r\n1. Permenkeu RI 208/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 Nomor 575); dan\r\n2. Permenkeu RI 119/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 948),\r\nDicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 13 HLM, Lampiran halaman 12-13. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 575);\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 948).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) pada Kementerian Keuangan. Tarif layanan ini merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU PKN STAN kepada pengguna jasa. Layanan yang diatur meliputi tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik.\n\nTarif layanan akademik mencakup tarif seleksi ujian masuk, tarif program diploma (reguler dan non-reguler), dan tarif layanan akademik lainnya seperti terjemahan dokumen ijazah atau transkrip bahasa Inggris. Penetapan tarif program diploma mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan operasional perkuliahan, jumlah mahasiswa, kurikulum, akreditasi, dan/atau tarif kompetitor.\n\nTarif layanan penunjang akademik meliputi tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga; tarif penggunaan peralatan dan mesin; tarif penggunaan sarana transportasi; tarif klinik; tarif laboratorium; tarif pelatihan dan konsultasi; tarif penelitian dan pengabdian masyarakat; tarif percetakan dan penerbitan; tarif pengembangan bahasa; tarif perpustakaan; tarif hak atas kekayaan intelektual; dan tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia. Tarif-tarif ini dihitung berdasarkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan berbagai faktor seperti fasilitas, harga pasar setempat, bahan bakar, penyusutan, tenaga kerja, bahan medis, alat medis, bahan pengujian, akomodasi, dan pendampingan tenaga ahli.\n\nBLU PKN STAN dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Tarif untuk layanan ini ditetapkan dalam kontrak kerja sama. BLU PKN STAN juga dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan, dengan tarif yang ditetapkan dalam kontrak kerja sama.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai pengenaan tarif terhadap mahasiswa warga negara asing, yang dapat dikenakan tarif paling rendah 125% dari tarif layanan akademik, serta pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 terhadap mahasiswa tertentu seperti mahasiswa teladan, berprestasi, dari keluarga miskin, atau terdampak kondisi kahar.","transitional_provisions","Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara STAN pada Kementerian Keuangan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.","sanctions","(-)","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 119/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.05/2010 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/115601/pmk-no-119pmk052015","7a1dc58e-5ae7-4c59-b75e-a288ed16eb94",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PMK No. 208/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementrian Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/127377/pmk-no-208pmk052010","c626c979-28e2-467f-8bcb-8b49ea62bc9d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27/PMK.05/2021
ON
TARIFFS FOR PUBLIC SERVICE AGENCY SERVICES
STATE FINANCE POLYTECHNIC STAN AT THE MINISTRY OF FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 of
Government Regulation Number 23 of 2005 concerning
Management of the Keuangan of Public Service Agencies
as amended by Regulation
Government Regulation Number 74 of 2012 concerning Amendments
to Government Regulation Number 23 of 2005
concerning the Management of Keuangan of Public Service Agencies,
the Regulation of the Minister of Keuangan Number
208/PMK.05/2010 concerning Service Tariffs for Agencies has been established
Public Service of the State Akuntansi College at the
Ministry of Keuangan as amended
with Regulation of the Minister of Keuangan Number
11

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edc62ae6-6af5-44a1-b6d6-ba46e9cb986c","actionData","errors"]