[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edc458ff-cbac-4806-82f2-65432699cc05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020","number","25","year","2020","published_date","2020-05-01","effective_date","2020-05-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 25, BN.2020/NO.441, jdih.menpan.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015\r\ntentang Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2019 sudah \r\ntidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga \r\nperlu diganti;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan \r\nketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun \r\n2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-\r\n2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri \r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi \r\ntentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916;\r\n3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand \r\nDesign Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang \r\nStrategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);\r\n\r\n \n Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang terdiri dari:\r\na. pendahuluan;\r\nb. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;\r\nc. analisis lingkungan strategis;\r\nd. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi \r\n2020-2024;\r\ne. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-\r\n2024; dan\r\nf. penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020. \n Mencabut eraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi \r\nBirokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2015 Nomor 985) \n 76 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi, yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam menetapkan program level Makro dan Meso, serta bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun Road Map internal dan menjalankan program Mikro. Road Map ini mencakup pendahuluan, evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi, analisis lingkungan strategis, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024, manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024, dan penutup. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, dengan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Strategi pelaksanaannya dibagi ke dalam tingkatan nasional (Makro dan Meso) dan instansional (Mikro), dengan program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia.","transitional_provisions","1. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 paling lambat tanggal 31 Desember 2020.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143702/permen-pan-rb-no-11-tahun-2015","84f7cf4c-4bf8-41eb-b2ec-ab2563270be4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_95":111,"_97":112,"_36":113},"Permen PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/254769/permen-panrb-no-3-tahun-2023","74ea8683-9762-44f4-a291-292ccf3de9bc","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND
BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25 OF 2020
ON
BUREAUCRATIC REFORM ROAD MAP 2020-2024

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that the Regulation of the Minister of State Apparatus
Utilization and Bureaucratic Reform Number 11 of 2015
on the Bureaucratic Reform Road Map 2014-2019 is no
longer in accordance with legal developments, so it
needs to be replaced;
that based on the considerations as
referred to in letter a and to implement
the provisions of Article 4 of Presidential Regulation Number 81 of
2010 on the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-
2025, it is necessary to stipulate a Ministerial Regulation
of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform
on the Bureaucratic Reform Road

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edc458ff-cbac-4806-82f2-65432699cc05","actionData","errors"]