[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed8a7d28-67df-4b6d-b5de-153e7efd1aa4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_129":130},"title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan","short_title","Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974","number","1","year","1974","published_date","1974-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perkawinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perkawinan
1974
Undang-undang (UU) NO. 1, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perkawinan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1974. \n Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, ketentuan Pasal 63 ayat 2 UU ini dicabut dengan UU No. 7 Tahun 1989. \n Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan nomor 46/PUU-VIII/2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)\n2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74)\n3. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat sesuai peraturan yang berlaku. Prinsip monogami dianut, namun poligami diperbolehkan dengan izin pengadilan dan persyaratan tertentu. Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Hak dan kewajiban suami isteri diatur seimbang, dengan suami sebagai kepala keluarga. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dengan alasan tertentu. Harta benda dalam perkawinan diatur sebagai harta bersama, kecuali ditentukan lain. Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dan orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka.","transitional_provisions","1. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.\n2. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.","sanctions","1. Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.\n2. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019","5ce2adef-61cb-4205-971f-95ffd6b2fe7e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[119,125],{"_120":121,"_106":122,"_123":124},"nomor_putusan","Nomor 22/PUU-XV/2017","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/145/PULB_MK_22PUUXV2017_2017.PDF","teks","Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun”\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum\r\nmengikat;\r\n3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974\r\ntentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor\r\n1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap\r\nberlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu\r\nsebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; \r\n60\r\n4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu\r\npaling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang\r\nNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia\r\nperkawinan bagi perempuan;",{"_120":126,"_106":127,"_123":128},"69/PUU-XIII/2015","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/14/69_PUU-XIII_2015.pdf","Pasal 29 ayat (1), 29 ayat (3), 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 1974
on
MARRIAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that in accordance with the Pancasila philosophy and ideals for the development of national law, it is necessary to have a Law on Marriage that applies to all citizens. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article 27 paragraph (1) and Article 29 of the 1945 Constitution; \n Decree of the People's Consultative Assembly Number IV/MPR/1973. \n \n

With Joint Consent of THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.

HAS DECIDED :

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate :

LAW ON MARRIAGE.

CHAPTER I
BASIC PRINCIPLES OF MARRIAGE

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed8a7d28-67df-4b6d-b5de-153e7efd1aa4","actionData","errors"]