[{"_1":2,"_152":-5,"_153":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed6efcf8-d911-4906-9f53-3b232f04560a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_148":149,"_150":151},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":144,"_145":-5,"_146":147},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 Tahun 2005","number","7/1/PBI/2005","year","2005","published_date","2005-01-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pinjaman Luar Negeri Bank","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Bank Indonesia NO. 7/1/PBI/2005, LN.2005/NO.3, TLN NO.4467, BI.GO.ID : 12 hlm.
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Pinjaman Luar Negeri Bank
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank.\n2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/186/KEP/DIR tanggal 21 Januari 1998 tentang Perubahan Pasal 13 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank.\n3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 29/55/ULN tanggal 26 Maret 1997 perihal Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank.\n4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/40/ULN tanggal 21 Januari 1998 perihal Perubahan Pasal 13 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang pinjaman luar negeri (PLN) bank. Latar belakangnya adalah bahwa PLN merupakan faktor penting dalam mempengaruhi neraca pembayaran dan stabilitas moneter. Penerimaan PLN bank harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kepentingan ekonomi nasional, dan menjaga kepercayaan internasional. Peraturan ini mengatur bahwa bank dapat menerima PLN jangka pendek maupun jangka panjang, dengan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. PLN Bank dapat berupa pinjaman dari bukan penduduk, surat berharga yang diterbitkan di pasar keuangan internasional, atau kewajiban dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan lainnya kepada bukan penduduk. Bank wajib membatasi posisi saldo harian PLN Jangka Pendek paling tinggi 30% dari Modal Bank, dengan pengecualian tertentu seperti PLN dari pemegang saham pengendali, Dana Usaha kantor cabang bank asing, giro milik perwakilan negara asing, dan giro untuk investasi di Indonesia. Bank yang akan memperoleh PLN Jangka Panjang wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, dengan mempertimbangkan rencana bisnis Bank, terms and conditions pinjaman, kondisi pasar keuangan, kondisi moneter, dan profil risiko Bank. Bank Indonesia dapat menetapkan pagu PLN Jangka Panjang untuk individu Bank.","transitional_provisions","1. Surat berharga dalam valuta asing yang telah diterbitkan Bank di pasar keuangan dalam negeri sebelum mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan saat jatuh tempo surat berharga yang bersangkutan.\n2. PLN yang dijamin dengan Letter Of Guarantee (LOG) dari pemegang saham Bukan Penduduk yang diterima oleh Bank sebelum mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku LOG tersebut.","sanctions","1. Bank yang melanggar Pasal 4 dikenakan sanksi kewajiban membayar 1% per tahun dari jumlah kelebihan per hari.\n2. Bank yang melanggar Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar 1% per tahun dari jumlah kekurangan per hari.\n3. Bank yang melanggar Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar 2‰ dari jumlah pinjaman yang diterima.\n4. Bank yang melanggar Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar 2‰ dari kelebihan jumlah yang disetujui Bank Indonesia.\n5. Bank yang melanggar Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar Rp100.000 per hari kerja, maksimal Rp5.000.000.\n6. Pelanggaran Pasal 12 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran atau larangan melakukan PLN.","revokes",[96,101,103,105],{"_97":98,"_99":100},"text","Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank","link","",{"_97":102,"_99":100},"Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/186/KEP/DIR tanggal 21 Januari 1998 tentang Perubahan Pasal 13 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank",{"_97":104,"_99":100},"Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 29/55/ULN tanggal 26 Maret 1997 perihal Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank",{"_97":106,"_99":100},"Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/40/ULN tanggal 21 Januari 1998 perihal Perubahan Pasal 13 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank","revoked_by",[109],{"_97":110,"_99":111,"_36":112},"Peraturan BI No. 21/1/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Utang Luar Negeri Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135905/peraturan-bi-no-211pbi2019-tahun-2019","3f03b6e8-101a-4d19-9ce8-733b4b87512e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[121,125,129,133],{"_97":122,"_99":123,"_36":124},"Peraturan BI No. 16/7/PBI/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135362/peraturan-bi-no-167pbi2014-tahun-2014","e481a2da-7226-466d-b0fa-9bba0d485a98",{"_97":126,"_99":127,"_36":128},"Peraturan BI No. 15/6/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136589/peraturan-bi-no-156pbi2013-tahun-2013","e697c39a-0c12-472b-8b25-98cc3da47b4a",{"_97":130,"_99":131,"_36":132},"Peraturan BI No. 13/7/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136588/peraturan-bi-no-137pbi2011-tahun-2011","1725a8aa-9c71-48bb-a92e-23eabf5bf295",{"_97":134,"_99":135,"_36":136},"Peraturan BI No. 10/20/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136587/peraturan-bi-no-1020pbi2008-tahun-2008","0fa039e1-26f4-4ddb-a889-10c0fb3165f5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER: 7/1/PBI/2005
ON
BANK'S OFFSHORE LOANS

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that offshore loans are an important factor influencing the stability of the balance of payments and monetary stability;
that the acceptance of bank's offshore loans needs to be done by considering the principle of prudence, the interests of the national economy and efforts to maintain the confidence of the international community;
that the provisions regarding offshore loans need to be adjusted to the development of banking and the national economy;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is deemed necessary to re-regulate the provisions regarding bank's offshore loans in a Bank Indonesia Regulation;

In view of:

Law Number 7 of 1992 concerning Banking (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed6efcf8-d911-4906-9f53-3b232f04560a","actionData","errors"]