[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed1938e3-1ddd-4d4d-a812-e857befb4b07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar","short_title","Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-08-24","effective_date","2018-10-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","14d1d491-2913-41ca-9a01-c4e49c20de22","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Informasi Geospasial","short_name","Peraturan BIG","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Informasi Geospasial","place_of_enactment","Bogor","theme","Tugas Belajar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TUGAS BELAJAR
2018
Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 2, BN. 2018 No. 1403, www.peraturan.go.id
Peraturan Badan Informasi Geospasial TENTANG Tugas Belajar
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan sistem manajemen \r\nsumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas \r\npegawai Aparatur Sipil Negara Badan Informasi \r\nGeospasial, perlu mengatur kembali mekanisme pemberian \r\ntugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Informasi \r\nGeospasial;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan \r\nInformasi Geospasial tentang Tugas belajar; \n 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang \r\nDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5315);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang \r\nPemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2278);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan \r\nInformasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 \r\ntentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);\r\n6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 \r\nTahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan \r\nInformasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali \r\ndiubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi \r\nGeospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua \r\natas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor \r\n3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan \r\nInformasi Geospasial;\r\n7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 \r\nTahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan \r\nGeospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nKepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi \r\nGeospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan \r\ndan Pelatihan Geospasial;\r\n8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 \r\nTahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk \r\nGeospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nKepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi \r\nGeospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan \r\nJasa dan Produk Geospasial;\r\n9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 \r\nTahun 2013 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi \r\nGeospasial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 \r\nTahun 2013 tentang Tugas Belajar; \n Ketentuan Umum; Formasi tugas belajar; Sumber pembiayaan; Pengusulan calon karyasiswa; Seleksi calon karyasiswa; penetapan karyasiswa; Jangka waktu tugas belajar; kewajiban karyasiswa; Pemantauan tugas belajar; Pemberhentian tugas belajar; Purna karyasiswa; Sanksi; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018. \n Mencabut Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 \r\nTahun 2013 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi \r\nGeospasial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan \r\nAtas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial \r\nNomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar \n 25 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mengatur tentang tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG). Tujuan dari tugas belajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS BIG sebagai bagian dari pengembangan karir. Tugas belajar dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis pengembangan sumber daya manusia BIG.

Formasi tugas belajar disusun berdasarkan rencana strategis pengembangan sumber daya manusia BIG untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat ditinjau ulang setiap tahun. Sumber pembiayaan tugas belajar dapat berasal dari beasiswa BIG, beasiswa dari instansi di luar BIG, atau beasiswa gabungan. Beasiswa dari BIG mencakup biaya pendidikan (pendaftaran, perkuliahan, riset, wisuda) dan biaya penunjang (uang buku, biaya hidup, biaya seminar).

Proses pengusulan calon karyasiswa dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dengan memperhatikan rencana strategis BIG, persyaratan calon, kesiapan calon, kesesuaian bidang keahlian, dan beban kerja. Calon karyasiswa harus memenuhi persyaratan usia, masa kerja, penilaian prestasi kerja, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Seleksi calon karyasiswa dengan beasiswa BIG meliputi seleksi administratif, kemampuan potensi akademik, kemampuan bahasa asing, presentasi rencana studi, dan wawancara. Karyasiswa yang lulus seleksi wajib menandatangani Perjanjian Tugas Belajar.

Karyasiswa wajib melaporkan perkembangan studi setiap semester. BIG melakukan pemantauan tugas belajar minimal 1 kali setahun. Karyasiswa dapat diberhentikan dari tugas belajar jika tidak dapat menyelesaikan studi, melakukan tindak pidana, melanggar peraturan akademik, tidak melaporkan perkembangan studi, melakukan pelanggaran disiplin berat, atau sakit. Purna Karyasiswa wajib melaporkan berakhirnya masa tugas belajar dan menyampaikan laporan akhir. Purna Karyasiswa wajib menjalani ikatan dinas di BIG atau instansi pemerintah yang ditetapkan.

","transitional_provisions","1. Surat Tugas Belajar dan dokumen terkait lainnya yang telah diterbitkan pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakannya perubahan menurut Peraturan Badan ini.","sanctions","1. Karyasiswa yang membatalkan Tugas Belajar tanpa persetujuan dikenai sanksi tidak dapat diusulkan kembali untuk Tugas Belajar.\n2. Karyasiswa yang diberhentikan dari Tugas Belajar karena alasan tertentu dikenai sanksi pengembalian biaya, tidak dapat diusulkan kembali, dan capaian SKP dibatasi.\n3. Purna Karyasiswa yang tidak menjalani ikatan dinas dikenai sanksi pengembalian biaya dan denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104,110],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Peraturan BIG No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/217004/peraturan-big-no-4-tahun-2019","26f237c8-96d7-491c-9396-ec36ad19c6c6",{"_105":111,"_107":112,"_36":113},"Peraturan BIG No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/217013/peraturan-big-no-11-tahun-2019","c63ed213-695a-45f8-9446-8b200fe91563","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
BIG. Study Assignment. Revocation.
No.1403, 2018

REGULATION OF THE GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2018
ON
STUDY ASSIGNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to further optimize the human resource management system to improve the quality of State Civil Apparatus employees of the Geospatial Information Agency, it is necessary to re-regulate the mechanism for granting study assignments to Civil Servants of the Geospatial Information Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Geospatial Information Agency on Study assignment;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 5 of 2014 on State Civil Apparatus (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed1938e3-1ddd-4d4d-a812-e857befb4b07","actionData","errors"]