[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ecb41e00-213a-4e1e-bb3b-f539a36328e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2015","number","58","year","2015","published_date","2015-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 58, LN. 2015 No. 185, TLN No. 5728, LL SETNEG : 71 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk menata kembali pengangkutan zat radioaktif dengan menyesuaikan persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini dilakukan karena peraturan sebelumnya belum mengatur secara tegas dan ketat mengenai persyaratan keselamatan dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pengirim, penerima, dan pengangkut zat radioaktif. Pengirim wajib memastikan penggunaan bungkusan yang sesuai dan memiliki sertifikat persetujuan desain. Pengangkutan zat radioaktif harus memenuhi ketentuan teknis keselamatan radiasi dan keamanan, termasuk penandaan, pelabelan, dan pemberian plakat pada bungkusan. Selain itu, pengirim harus menyusun program proteksi dan keselamatan radiasi serta rencana keamanan sumber radioaktif. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban pemantauan dosis radiasi dan penanggulangan kedaruratan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif, sertifikat persetujuan Desain Bungkusan, persetujuan pengiriman zat radioaktif, validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif, dan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n2. Pengangkutan Zat Radioaktif yang akan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.","sanctions","1. Pengirim yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Pengirim yang tidak mematuhi peringatan dapat dikenai penghentian sementara kegiatan atau pembekuan izin.\n3. Pengangkut yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52424/pp-no-26-tahun-2002","0df714b5-877e-446c-a9aa-2be738b46107","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 58 OF 2015
CONCERNING
RADIATION SAFETY AND SECURITY
IN THE TRANSPORT OF RADIOACTIVE MATERIAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:

that to reorganize the management of the transport of radioactive material, it is necessary to adjust the requirements for radiation safety and security in the transport of radioactive material to developments in science and technology and the legal needs of the community;
that Government Regulation Number 26 of 2002 concerning the Safety of Transporting Radioactive Material has not explicitly and strictly regulated the requirements for radiation safety in the transport of radioactive material and has not regulated the security requirements in the transport of radioactive material;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ecb41e00-213a-4e1e-bb3b-f539a36328e9","actionData","errors"]