[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec6de863-8c9a-4639-9769-556ee817f041","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2015","number","24","year","2015","published_date","2015-12-30","effective_date","2015-12-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-penginapan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2015/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
ABSTRAK:	\n \n Tempat Penginapan/Pessanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah merupakan aset kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan, yang merupakan pelayanan yang disediakan yang perlu ditata, dipelihara untuk pelaksanaannya perlu diatur secara tertib. \n dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.26 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Majene No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2011. \n dalam PERDA ini diatur mengenai Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, dan Tata Cara Pemungutan Retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n mencabut berlakunya Peraturan Bupati No.5 Tahun 2014. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Mess Pemda.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pessanggrahan/Villa di Kabupaten Majene. Latar belakangnya adalah bahwa tempat penginapan yang disediakan oleh pemerintah daerah merupakan aset daerah yang perlu diatur untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tujuannya adalah untuk mengatur retribusi atas pelayanan tempat penginapan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

\n\n

Objek retribusi meliputi Mess Jakarta, tempat penginapan di ibukota provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan tempat penginapan di Kabupaten Majene yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat penginapan yang disediakan oleh pemerintah pusat, BUMN, dan pihak swasta.

\n\n

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat penginapan. Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas. Prinsip penetapan tarif memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Struktur tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan ditinjau setiap 3 tahun sekali.

\n\n

Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat penginapan berada. Masa retribusi berlangsung saat subjek retribusi memanfaatkan fasilitas. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

\n\n

Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus saat menikmati pelayanan. Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga. Instansi yang membidangi pariwisata ditetapkan sebagai instansi pengelola retribusi.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n2. Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan bupati nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Mess Pemda dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (3) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Kab. Majene No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/299282/perda-kab-majene-no-1-tahun-2024","b4710e79-2c1b-4b1f-99d3-be3ee66d3695","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAJENE
WEST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 24 OF 2015
CONCERNING
LOCAL FEE FOR
LODGING/REST HOUSE/VILLA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJENE,

\n\n \n \n

Considering:

that Lodging/Rest House/Villa provided, owned, and/or managed by the regional government are regional assets as a source of income, which is a service provided that needs to be organized, maintained for its implementation needs to be regulated in an orderly manner;
that based on the provisions in Article 127 letter f and in Article 133 of Law Number 28 of 2009, namely the Local Fee for Lodging/Rest House/Villa as a form of service provided, owned, and/or managed by the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Local Fee for Lodging/Rest House/Villa;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec6de863-8c9a-4639-9769-556ee817f041","actionData","errors"]