Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak. Perubahan tersebut meliputi definisi beberapa istilah dalam Pasal 1, seperti definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, SKPD, Orang, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Utilitas, IMB, Izin Lokasi, Jalan, Kawasan, dan lain-lain. Selain itu, dilakukan perubahan pada Pasal 5 yang mewajibkan setiap kegiatan pembangunan kawasan memiliki Rencana Tapak yang disahkan. Subjek Rencana Tapak adalah Pemohon (Pasal 6), dan objek Rencana Tapak meliputi berbagai kegiatan yang memerlukan kajian pengelolaan lingkungan (Pasal 7). Pengesahan Rencana Tapak diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan, penguasaan tanah, teknis tata letak bangunan, dan sarana prasarana pendukungnya (Pasal 9). Rencana Tapak yang telah disahkan dapat diubah sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 10). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 10A). Persyaratan pengesahan Rencana Tapak meliputi surat permohonan, dokumen pengelolaan lingkungan hidup, surat tanah, gambar usulan Rencana Tapak, dan syarat teknis (Pasal 12). Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Rencana Tapak (Pasal 13).