[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec606293-138e-4855-8eff-91aba7b9bef8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tapak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-05-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tapak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - DAERAH - KABUPATEN - BANDUNG - NOMOR - 21 - TAHUN - 2012 - TENTANG - RENCANA - TAPAK
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2015/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tapak
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan pemba-ngunan fisik tata ruang di Daerah harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisie\r\nbahwa untuk mengendalian dan menertibkan penataan ruang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap obyek dan persyaratan pengesahan rencana tapak di Daerah;\r\nbahwa pengaturan mengenai rencana tapak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-\r\nmana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567\r\n7) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 \n peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 tentang rencana tapak \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015. \n Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 21) diubah \n 29 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 21).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak. Perubahan tersebut meliputi definisi beberapa istilah dalam Pasal 1, seperti definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, SKPD, Orang, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Utilitas, IMB, Izin Lokasi, Jalan, Kawasan, dan lain-lain. Selain itu, dilakukan perubahan pada Pasal 5 yang mewajibkan setiap kegiatan pembangunan kawasan memiliki Rencana Tapak yang disahkan. Subjek Rencana Tapak adalah Pemohon (Pasal 6), dan objek Rencana Tapak meliputi berbagai kegiatan yang memerlukan kajian pengelolaan lingkungan (Pasal 7). Pengesahan Rencana Tapak diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan, penguasaan tanah, teknis tata letak bangunan, dan sarana prasarana pendukungnya (Pasal 9). Rencana Tapak yang telah disahkan dapat diubah sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 10). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 10A). Persyaratan pengesahan Rencana Tapak meliputi surat permohonan, dokumen pengelolaan lingkungan hidup, surat tanah, gambar usulan Rencana Tapak, dan syarat teknis (Pasal 12). Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Rencana Tapak (Pasal 13).

","transitional_provisions","1. Setiap orang yang telah memiliki Rencana Tapak yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Bandung No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tapak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199112/perda-kab-bandung-no-21-tahun-2012","87f09251-e366-4ad6-b9da-f348230f72f6","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA
REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2015
REGIONAL REGULATION
BANDUNG REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
BANDUNG REGENCY NUMBER 21
YEAR 2012 ΤΕΝTANG

Legal Section
Regional Secretariat of Bandung Regency
Year 2015

REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2015
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
BANDUNG REGENCY
NUMBER 21 YEAR 2012 CONCERNING SITE PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of physical spatial planning development in the Region must be carried out comprehensively, holistically, in a coordinated, integrated, effective, and efficient manner;
that in order to control and regulate spatial planning, it is necessary to make changes and adjustments to the objects and requirements for the ratification of site plans

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec606293-138e-4855-8eff-91aba7b9bef8","actionData","errors"]