[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec1fe953-c1d3-46b1-bf46-1d1c455c432e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air","short_title","Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004","number","7","year","2004","published_date","2004-03-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sumber Daya Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sumber Daya Air
2004
Undang-undang (UU) NO. 7, LN. 2004/ No. 32, TLN NO. 4377, LL SETNEG : 55 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Sumber Daya Air
ABSTRAK:	\n \n Sumber daya air merupakan karunia Tuhan YME yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras dan perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Dalam UU ini diatur mengenai pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Selain pemerintah, Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. \n Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali. \n Penjelasan : 110 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-undang ini dibentuk untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan air bagi seluruh rakyat Indonesia dan menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketentuan Substansial

Pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak guna air dibagi menjadi hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Pengelolaan sumber daya air harus melibatkan masyarakat dan dunia usaha, serta dilakukan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan nasional, pola pengelolaan, dan rencana pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di wilayahnya masing-masing. Setiap orang berhak mendapatkan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari tanpa izin, kecuali jika penggunaan air mengubah kondisi alami sumber air atau digunakan dalam jumlah besar.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.\n2. Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 24 dan Pasal 52 dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (7) dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (2) dan (3) dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 11 Tahun 1974 tentang PengairanUU Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan berlaku kembali sesuai Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47422/uu-no-11-tahun-1974","20d454d2-98b8-419a-9751-26518578cbcd","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[119],{"_120":121,"_96":122,"_123":124},"nomor_putusan","85/PUU-XI/2013","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/165/Putusan%20MK%20No.%2085-PUU%20XI-2013_%20UU%207-2004.pdf","teks","1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;\r\n3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 YEAR 2004
CONCERNING
WATER RESOURCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n

Considering:

that water resources are a gift from God Almighty
that provides benefits to realize welfare for
all Indonesian people in all fields;
that in facing the imbalance between availability
water that tends to decrease and the increasing need for water
increases, water resources must be managed by paying attention
social, environmental and economic functions in harmony;
that water resources management needs to be directed to
realize synergy and harmonious integration between regions,
between sectors, and between generations;
that in line with the spirit of democratization, decentralization, and
openness in the order of social, national, and
state, the community needs to be given a role in management
water resources;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec1fe953-c1d3-46b1-bf46-1d1c455c432e","actionData","errors"]