[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebf411c0-fda3-4b3d-9308-2145c5df03b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020","number","24","year","2020","published_date","2020-10-26","effective_date","2020-11-02","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 24, BN 2020/ NO 1262; http://jdih.menlhk.co.id/: 30 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Latar belakangnya adalah untuk mendorong pemulihan dan pengembangan ekonomi yang fokus kepada masyarakat, serta meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung food estate, yang memerlukan lahan dari kawasan hutan sesuai dengan kebutuhan dan program pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman penyediaan kawasan hutan guna pembangunan food estate secara efektif dan efisien.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Mekanisme penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate, yaitu melalui perubahan peruntukan kawasan hutan atau penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).
Prosedur permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan atau penetapan KHKP, yang dapat diajukan oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau kepala badan otorita yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah.
Kriteria kawasan hutan yang dapat diubah peruntukannya, yaitu Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang memenuhi syarat tertentu.
Proses pembentukan Tim Terpadu untuk membuat laporan dan rekomendasi hasil penelitian terhadap areal yang dimohon untuk perubahan peruntukan.
Tata cara pemberian keputusan pelepasan Kawasan HPK, termasuk pengawasan terhadap pernyataan komitmen dan persyaratan teknis.
Pemenuhan komitmen oleh pemegang keputusan pelepasan Kawasan HPK, termasuk penyelesaian UKL-UPL dan Izin Lingkungan, penyelesaian tata batas areal, dan pengamanan kawasan HPK yang dilepaskan.
Mekanisme penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) pada Kawasan Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Produksi.
Prosedur pemberian penetapan KHKP, termasuk penelaahan administrasi dan penilaian teknis.
Pengelolaan KHKP, yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha dan/atau masyarakat, meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kerjasama pengelolaan, pemanfaatan hutan, pembangunan sarana dan prasarana, dan pelaporan pengelolaan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pemanfaatan kayu pada kawasan HPK yang dilepaskan atau pada KHKP, jangka waktu pengelolaan KHKP, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelepasan kawasan HPK dan pengelolaan KHKP.

","transitional_provisions","1. Permohonan Pelepasan Kawasan HPK untuk Food Estate yang belum memenuhi persyaratan komitmen dan teknis sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses lebih lanjut dengan Peraturan Menteri ini.\n2. Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Food Estate yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan dengan mekanisme penetapan KHKP sesuai Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/235244/permen-lhk-no-7-tahun-2021","1594c14a-6cdd-49d7-8bc4-f9b0e0395a83","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
CONCERNING
PROVISION OF FOREST AREA FOR FOOD ESTATE DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to encourage economic recovery and development that focuses on the community, as well as to improve and develop human resources to support the food estate, land from the forest area is needed in accordance with government needs and programs;
that to provide guidelines for the provision of forest areas for food estate development, it is necessary to regulate effectively and efficiently in accordance with the Government's policy regarding the handling of the 2019 corona virus disease pandemic (covid-19);
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebf411c0-fda3-4b3d-9308-2145c5df03b0","actionData","errors"]