[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebe7c5c1-41f6-44a2-bb3b-82b245b3e7c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2020","number","35","year","2020","published_date","2020-12-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA
2020
Peraturan Menteri Agama NO. 35, BN. 2020/No. 1470, https://jdih.kemenag.go.id/; 18 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan \r\ntinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang transparan \r\ndan akuntabel pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri \r\nMpu Kuturan Singaraja, perlu mengubah Peraturan \r\nMenteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta \r\nSekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan \r\nSingaraja;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan \r\nMenteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta \r\nSekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan \r\nSingaraja; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang \r\nPendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5336);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang \r\nPendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Agama (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 168);\r\n6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2016 tentang \r\nPendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu \r\nKuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2016 Nomor 418);\r\n7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2016 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu \r\nNegeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 419) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 \r\nTahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri \r\nAgama Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan \r\nTata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu \r\nKuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2020 Nomor 1228);\r\n8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);\r\n9. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang \r\nStatuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu \r\nKuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2017 Nomor 1319); \n Mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 ayat (2),Pasal 30, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 73, Pasal 88 ayat (2) dan (3), Pasal 97\r\nMenyisipkan Paragraph 1A, Pasal 42A, Pasal 42B, dan Pasal 42C\r\nMengubah judul Bab VIII \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020. \n Mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor \r\n26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu \r\nNegeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 1319), \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1319)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja. Perubahan tersebut meliputi:

Definisi istilah dalam Pasal 1, seperti Sekolah Tinggi, Statuta Sekolah Tinggi, Ketua, Senat, Satuan Pengawasan Internal, Dewan Penyantun, Gelar Akademik, Penilaian Pembelajaran, Jurusan, Pascasarjana, Program Studi, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Ketua Jurusan, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, Kementerian, Menteri, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
Visi Sekolah Tinggi menjadi: unggul, bermartabat, dan berkarakter Tri Kaya Parisudha.
Misi Sekolah Tinggi, yang mencakup penyelenggaraan pendidikan berkualitas, penelitian kompetitif, dan pengabdian masyarakat dalam aspek pendidikan, agama, seni, budaya, dan humaniora.
Tujuan Sekolah Tinggi, yang meliputi menghasilkan sarjana yang kompeten, mengembangkan ilmu pengetahuan agama Hindu, menghasilkan penelitian berkualitas, menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang inovatif, dan menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel.
Ketentuan mengenai bendera Sekolah Tinggi, Jurusan, dan Pascasarjana.
Persyaratan calon Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Penambahan paragraf mengenai Direktur dan Wakil Direktur.
Perangkat Ketua yang meliputi unsur pelaksana akademik, administrasi, dan pelayanan umum.
Proses pengangkatan Ketua Jurusan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
Prosedur permohonan izin penyelenggaraan Program Studi.
Judul BAB VIII menjadi Bentuk dan Tata Cara Penetapan Keputusan.
Ketentuan mengenai pembentukan keputusan oleh Ketua, Ketua Jurusan, Direktur, dan Ketua Senat.
Pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari masyarakat.
Kerja sama dalam bidang akademik dan nonakademik dengan pihak lain.

Peraturan ini juga mengatur bahwa setiap orang harus mengetahui dan mengundangkan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Peraturan Menag No. 26 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/131273/peraturan-menag-no-26-tahun-2017","c3cc06e3-b85d-4cf8-8cbe-a773fc82771f","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 35 OF 2020
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS
NUMBER 26 OF 2017 CONCERNING THE STATUTE OF
MPU KUTURAN SINGARAJA STATE HINDU RELIGIOUS COLLEGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize the implementation of higher education and the management of higher education that is transparent and accountable at the Mpu Kuturan Singaraja State Hindu Religious College, it is necessary to amend Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 26 of 2017 concerning the Statute of the Mpu Kuturan Singaraja State Hindu Religious College;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs concerning Amendments to Regulation of the Minister

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebe7c5c1-41f6-44a2-bb3b-82b245b3e7c4","actionData","errors"]