[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebd62216-7ca8-4388-b0d2-ad3bc326cf50","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2010","number","7","year","2010","published_date","2010-10-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) - Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2010/No.7e
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa junto Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33; ; Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelaporan, ruang lingkup dan muatan laporan, materi laporan, mekanisme dan evaluasi, infromasi LPPD, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2010. \n 42 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar ini mengatur tentang tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa junto Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis-jenis laporan yang harus dibuat oleh Kepala Desa dan BPD, meliputi:

Laporan Kepala Desa, terdiri dari:
LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.
LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.
Penginformasian LPPD kepada masyarakat.
Laporan Keuangan BPD, yaitu Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.

Ruang lingkup laporan meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerintahan yang diserahkan Kota, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Materi laporan mencakup ringkasan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, serta permasalahan dan penyelesaian.

Peraturan ini juga mengatur mekanisme dan evaluasi penyusunan dan penyampaian LPPD dan LKPJ, termasuk format laporan, tata cara penyampaian, dan evaluasi oleh Walikota dan BPD. Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau media setempat.

","transitional_provisions","1. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.\n2. Sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk, Kepala Desa dapat membentuk peraturan kepala desa dan dilaporkan kepada BPD.","sanctions","1. Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.\n3. Dalam hal Kepala Desa tidak mengindahkan teguran dari Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan 3 (tiga) kali, Badan Permusyawaratan Desa dapat melaporkan kepada Walikota.\n4. Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan Kepala Desa yang tidak mengindahkan teguran dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kota Banjar No. 5 Tahun 2019 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136958/perda-kota-banjar-no-5-tahun-2019","f68afbc8-83b7-450e-b516-2badf0ffe449","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY

NUMBER :7
YEAR : 2010
SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 7 OF 2010
CONCERNING
PROCEDURES FOR REPORTING AND ACCOUNTABILITY
OF VILLAGE HEADS AND VILLAGE
CONSULTATIVE BODY (BPD)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

Considering:

that to implement the provisions of Article 15 of the Regulation
Government of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005
regarding Villages junto Article 48 of the Regulation of the Minister of Home
Affairs of the Republic of Indonesia Number 35 of 2007 Concerning
General Guidelines for Procedures for Reporting and
Accountability for the Implementation of Village Pemerintahan,
it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Procedures
Reporting and Accountability of Village Heads and
Village Consultative Body (BPD).

In view of :

Law of the Republic of Indonesia Number 28 of
1999 concerning the Implementation of a Clean State and
Free from

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebd62216-7ca8-4388-b0d2-ad3bc326cf50","actionData","errors"]