[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","en","session","ssoEnabled",true,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","eb9b3706-c21c-4969-b5aa-b0a700da1d01","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_62":63,"_64":65,"_69":70,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-06-14","effective_date","2023-06-15","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_57":54,"_58":59,"_60":61},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_57":63,"_58":66,"_67":68},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[71],{"_57":72,"_58":73,"_60":-5},"feb8f454-1631-42b4-a835-e67ae0546d27","Pasar Modal & Bursa Komoditi","tags",[],"sectors","location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perdagangan
2023
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 7, BN 2023 (457) : 18 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung pencapaian target kontribusi yang\tditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution sektor kehutanan perlu dilakukan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon berupa perdagangan karbon sektor kehutanan;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan\r\nKehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Perdagangan Karbon sektor Kehutanan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021,Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan\r\nNomor 21 Tahun 2022 \r\n\r\n \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan perdagangan emisi dan offset emisi GRK sektor kehutanan, penerimaan negara bukan pajak atas perdagangan karbon, laporan, evaluasi dan pembinaan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);\n2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MENHUT-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 458);\n3. Peraturan Menteri Kehutanan P.50/MENHUT-II/2014 tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia atau Indonesia Certified Emission Reduction (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 989).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara perdagangan karbon di sektor kehutanan sebagai upaya pengendalian Emisi GRK dan pencapaian target NDC sektor kehutanan. Aksi mitigasi perubahan iklim meliputi pengurangan Emisi GRK serta penyimpanan dan/atau penyerapan karbon hutan, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi, restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, rehabilitasi mangrove, aforestasi pada kawasan bekas tambang, pembangunan persemaian permanen, rehabilitasi tanaman, konservasi keanekaragaman hayati, perhutanan sosial, pendampingan pada hutan adat, introduksi replikasi ekosistem, pembangunan ruang terbuka hijau, ekoriparian, serta pengawasan dan penegakan hukum. Perdagangan karbon dilakukan pada sub sektor kehutanan dan sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove, mencakup berbagai areal seperti kawasan hutan negara, areal kerja perizinan, kawasan hutan adat, hutan hak, dan hutan negara yang bukan merupakan Kawasan Hutan.

Mekanisme perdagangan karbon meliputi Perdagangan Emisi dan Offset Emisi GRK. Perdagangan Emisi dilakukan melalui penyusunan peta jalan, penetapan cadangan pengurangan emisi, penetapan PTBAE, penentuan kuota, pengukuran emisi aktual, penyampaian dan verifikasi laporan PTBAE, serta pelaksanaan perdagangan emisi. Offset Emisi GRK dilakukan melalui penyusunan peta jalan, penetapan cadangan pengurangan emisi, penetapan Baseline Emisi GRK, penetapan target pengurangan emisi, penyusunan dan validasi DRAM, laporan hasil validasi, laporan pelaksanaan aksi mitigasi, verifikasi laporan, penyusunan laporan hasil verifikasi, pembentukan tim MRV, dan penerbitan SPE-GRK.

Pungutan atas karbon sektor Kehutanan dilakukan dalam bentuk pungutan negara lainnya berupa penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan atas kegiatan penyerapan karbon dan/atau penyimpanan karbon yang diperoleh dari transaksi perdagangan Offset Emisi GRK atau transaksi Perdagangan Emisi.

","transitional_provisions","","sanctions","1. Pelaksana Offset Emisi GRK di Kawasan Hutan yang tidak menyusun rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di dalam dokumen perencanaan usaha pemanfaatan hutan dikenakan sanksi administratif.\n2. Pelaku Usaha Perdagangan Karbon pada hutan lindung dan hutan produksi yang dilakukan oleh pemegang PBPH yang tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara periodik setiap bulan dikenai sanksi administratif.","revokes",[97,101,103],{"_98":99,"_100":92},"text","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/ MENHUT-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan","link",{"_98":102,"_100":92},"Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/ MENHUT-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan",{"_98":104,"_100":92},"Peraturan Menteri Kehutanan P.50/MENHUT-II/2014 tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia atau Indonesia Certified Emission Reduction","revoked_by",[107],{"_98":108,"_100":109,"_38":110},"Permenhut No. 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350948/permenhut-no-6-tahun-2026","754d607f-77f0-4da9-9b16-e47b5a6acc2b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 7 OF 2023

ABOUT

PROCEDURES FOR CARBON TRADING IN THE FORESTRY SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the achievement of the target of kontribusi yang ditetapkan secara nasional or Nationally Determined Contribution in the forestry sector, it is necessary to organize carbon pricing in the form of carbon trading in the forestry sector;
that the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 21 of 2022 concerning Procedures for Implementing carbon pricing needs to be further elaborated regarding the procedures for carbon trading in the forestry sector;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb9b3706-c21c-4969-b5aa-b0a700da1d01","actionData","errors"]