For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

Also known as: Permenhut 6/2026 · Permenhut No. 6 Tahun 2026 · Permenhut Nomor 6 Tahun 2026

Status:
Active
Effective Date:13 April 2026Publication Date:6 April 2026
KehutananLingkungan Hidup, Sosial, & Tata Kelola (ESG)Karbon

Information

TypePeraturan Menteri Kehutanan
ThemeTata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan
LocationKementerian Kehutanan
Effective Date13 April 2026
Publication Date06 April 2026

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 ditetapkan sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengimplementasikan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) guna mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui aksi mitigasi perubahan iklim yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan Menteri Kehutanan dalam menyusun peta jalan perdagangan karbon yang memuat target pengurangan emisi dan serapan karbon pada kawasan hutan. Pelaku usaha yang dapat terlibat dalam perdagangan karbon meliputi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, pemegang registrasi hutan hak, serta pemegang perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon (PB-PJL Karbon). Pelaku usaha diwajibkan memiliki unit karbon, baik berupa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) GRK yang diterbitkan melalui rekomendasi Menteri maupun unit karbon non-SPE yang diterbitkan oleh standar internasional.

Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP), melakukan validasi dan verifikasi oleh lembaga independen, serta menerapkan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola. Selain itu, diatur pula mekanisme perdagangan karbon berbasis yurisdiksi yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur, serta kewajiban pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas transaksi perdagangan karbon tersebut.

1. Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK sektor Kehutanan tetap menggunakan peta jalan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 sampai peta jalan baru ditetapkan. 2. Pencatatan DRAM dan/atau DPP dilakukan melalui sistem elektronik di Kementerian sampai SRUK beroperasi penuh. 3. Penanggung jawab Aksi Mitigasi yang sedang dalam tahap validasi, pelaksanaan, verifikasi, atau pelaporan, serta yang telah memiliki Unit Karbon namun belum bertransaksi, wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri paling lambat 6 bulan sejak peraturan diundangkan. 4. Lembaga yang ditunjuk Menteri atau gubernur dapat melakukan perdagangan karbon hasil aksi mitigasi berbasis yurisdiksi atau kelebihan unit karbon dari mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sampai ketentuan mengenai aksi mitigasi berbasis yurisdiksi diundangkan.

1. Pemohon yang sedang dikenakan sanksi administratif tidak dapat mengajukan permohonan rekomendasi penerbitan SPE GRK sampai sanksi tersebut dicabut. 2. Riwayat kepatuhan dan sanksi administratif menjadi salah satu objek pemeriksaan dalam proses permohonan rekomendasi penerbitan unit karbon.
REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2026
CONCERNING
PROCEDURES FOR CARBON TRADING THROUGH GREENHOUSE GAS EMISSION OFFSETS IN THE FORESTRY SECTOR

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering :
  1. that to implement the provisions of Article 64, Article 68 paragraph (4), Article 76 paragraph (4), Article 86, and Article 94 paragraph (6) of Presidential Regulation Number 110 of 2025 concerning the Implementation of Carbon Pricing Instruments
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.