[{"_1":2,"_106":-5,"_107":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","754d607f-77f0-4da9-9b16-e47b5a6acc2b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_102":103,"_104":105},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":-5,"_100":101},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026","number","6","year","2026","published_date","2026-04-06","effective_date","2026-04-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457).","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 ditetapkan sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengimplementasikan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) guna mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia melalui aksi mitigasi perubahan iklim yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan Menteri Kehutanan dalam menyusun peta jalan perdagangan karbon yang memuat target pengurangan emisi dan serapan karbon pada kawasan hutan. Pelaku usaha yang dapat terlibat dalam perdagangan karbon meliputi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, masyarakat hukum adat, pemegang registrasi hutan hak, serta pemegang perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon (PB-PJL Karbon). Pelaku usaha diwajibkan memiliki unit karbon, baik berupa Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) GRK yang diterbitkan melalui rekomendasi Menteri maupun unit karbon non-SPE yang diterbitkan oleh standar internasional.

Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) atau Dokumen Perencanaan Proyek (DPP), melakukan validasi dan verifikasi oleh lembaga independen, serta menerapkan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola. Selain itu, diatur pula mekanisme perdagangan karbon berbasis yurisdiksi yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur, serta kewajiban pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas transaksi perdagangan karbon tersebut.

","transitional_provisions","1. Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi GRK sektor Kehutanan tetap menggunakan peta jalan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 sampai peta jalan baru ditetapkan. 2. Pencatatan DRAM dan/atau DPP dilakukan melalui sistem elektronik di Kementerian sampai SRUK beroperasi penuh. 3. Penanggung jawab Aksi Mitigasi yang sedang dalam tahap validasi, pelaksanaan, verifikasi, atau pelaporan, serta yang telah memiliki Unit Karbon namun belum bertransaksi, wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri paling lambat 6 bulan sejak peraturan diundangkan. 4. Lembaga yang ditunjuk Menteri atau gubernur dapat melakukan perdagangan karbon hasil aksi mitigasi berbasis yurisdiksi atau kelebihan unit karbon dari mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sampai ketentuan mengenai aksi mitigasi berbasis yurisdiksi diundangkan.","sanctions","1. Pemohon yang sedang dikenakan sanksi administratif tidak dapat mengajukan permohonan rekomendasi penerbitan SPE GRK sampai sanksi tersebut dicabut. 2. Riwayat kepatuhan dan sanksi administratif menjadi salah satu objek pemeriksaan dalam proses permohonan rekomendasi penerbitan unit karbon.","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2026
CONCERNING
PROCEDURES FOR CARBON TRADING THROUGH GREENHOUSE GAS EMISSION OFFSETS IN THE FORESTRY SECTOR

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 64, Article 68 paragraph (4), Article 76 paragraph (4), Article 86, and Article 94 paragraph (6) of Presidential Regulation Number 110 of 2025 concerning the Implementation of Carbon Pricing Instruments and National Greenhouse Gas Emissions Control, it is necessary to establish a Minister of Forestry Regulation concerning Procedures for Carbon Trading Through Greenhouse Gas Emission Offsets in the Forestry Sector;

In view of :

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 255, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Presidential Regulation Number 175 of 2024 concerning the Ministry of Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 371);
Presidential Regulation Number 110 of 2025 concerning the Implementation of Carbon Pricing Instruments and National Greenhouse Gas Emissions Control (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 172);
Minister of Forestry Regulation Number 1 of 2024 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 1002);

HAS DECIDED:

To establish :

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY CONCERNING PROCEDURES FOR CARBON TRADING THROUGH GREENHOUSE GAS EMISSION OFFSETS IN THE FORESTRY SECTOR.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=754d607f-77f0-4da9-9b16-e47b5a6acc2b","actionData","errors"]