[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb6a4486-a80a-4252-80bb-0258d93bc561","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Akuntan Beregister Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014","number","25/PMK.01/2014","year","2014","published_date","2014-02-03","effective_date","2014-02-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Akuntan Beregister Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 25/PMK.01/2014, BN.2014/NO.164, peraturan.go.id : 19 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Akuntan Beregister Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara bertujuan untuk menggantikan Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya yang belum mengatur pembinaan profesi akuntan. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap akuntan berijazah harus terdaftar dalam Register Negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan mendorong perkembangan profesi akuntan di Indonesia. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup persyaratan pendaftaran akuntan, termasuk pendidikan profesi, pengalaman kerja, dan keanggotaan dalam asosiasi profesi. Selain itu, peraturan ini mengatur pembentukan dan pengelolaan Kantor Jasa Akuntansi, serta kewajiban akuntan dan kantor jasa untuk mematuhi standar profesi dan melaporkan perubahan data kepada PPAJP. Peraturan ini juga menekankan pentingnya pendidikan profesional berkelanjutan untuk menjaga kompetensi akuntan.

","transitional_provisions","1. Akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan wajib melakukan registrasi ulang kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.\n2. Akuntan yang tidak melakukan registrasi ulang, maka piagam Register Negara Akuntan dinyatakan tidak berlaku.\n3. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dapat langsung mendaftar pada Register Negara Akuntan.\n4. Lulusan program diploma IV (D-IV) dari STAN atau sarjana (S-1) akuntansi dari perguruan tinggi negeri yang lulus sebelum 31 Agustus 2004 dapat langsung mendaftar pada Register Negara Akuntan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.\n5. Badan usaha yang memberikan jasa akuntansi selain jasa asurans yang telah ada, diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dan memperoleh izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu, peringatan, pembekuan, atau pencabutan dari Register Negara Akuntan atau pencabutan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara","link","","revoked_by",[101],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"PMK No. 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112974/pmk-no-216pmk012017","c2cdf9d1-9a8f-4ec4-95e2-40ed728295ca","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.164, 2014 MINISTRY OF FINANCE. Accountant. State Register.
Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25/PMK.01/2014
ABOUT
STATE REGISTERED ACCOUNTANT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 3 paragraph (4) of Law Number 34 of 1954 concerning the Use of the Title “Akuntan” (“Accountant”), each certified accountant is required to register his/her name for inclusion in a state register held by the Ministry of Finance;
that in accordance with the provisions of Article 6 of Law Number 34 of 1954 concerning the Use of the Title “Akuntan” (“Accountant”), the Decree of the Minister of Finance Number 331/KMK.017/1999 concerning the Implementation of Accountant Registration in the State Register has been established;
that the provisions in the Decree

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb6a4486-a80a-4252-80bb-0258d93bc561","actionData","errors"]