[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eaddedfa-2433-4b42-8e50-e9b9402b0453","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-05-04","effective_date","2016-05-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN. 2016 No. 88, TLN No. 5879, LL SETNEG : 9 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2012 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan bagi pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memperkuat kelembagaan LPSK.

Ketentuan Substansial
Pimpinan LPSK terdiri dari 1 Ketua dan 6 Wakil Ketua. Mereka berhak atas penghasilan bulanan yang mencakup gaji dan tunjangan jabatan, serta hak lainnya seperti tunjangan perumahan, asuransi kesehatan, uang penghargaan, fasilitas transportasi, keprotokolan, dan perlindungan hukum. Perlindungan keamanan juga diberikan kepada pimpinan dan keluarganya. Penghasilan dan hak lainnya dihentikan setelah pemberhentian resmi dari jabatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PP No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/205351/pp-no-14-tahun-2022","baa3da22-c57b-42e7-97aa-4c76bc03f6f3","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2016
CONCERNING
INCOME, OTHER RIGHTS, AND SECURITY PROTECTION FOR
LEADERS OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eaddedfa-2433-4b42-8e50-e9b9402b0453","actionData","errors"]