[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ead7a84f-f231-4e9d-8a36-6acd1576026f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 Tahun 2009","number","108/HUK/2009","year","2009","published_date","2009-09-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Menteri Sosial NO. 108/HUK/2009, jdih.kemsos.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2009. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Sertifikasi ini bertujuan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi di bidang praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar kompetensinya. Tujuan sertifikasi meliputi pemberian pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi, peningkatan mutu praktik pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan martabat dan tanggung jawab, perlindungan dan pemberian peluang kepada pekerja sosial, serta perlindungan dan pemberian peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Sertifikasi kompetensi dilakukan terhadap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan standar kompetensi yang diberikan dalam bentuk sertifikat setelah lulus uji kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Sertifikat berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial melaksanakan sertifikasi. Persyaratan bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk mengikuti uji kompetensi meliputi pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan. Uji kompetensi dilakukan atas rekomendasi organisasi profesi.

Sertifikasi ditujukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang didasarkan pada jenis dan jenjang. Pemegang sertifikat kompetensi pekerjaan sosial dapat melaksanakan praktik pekerjaan sosial setelah memperoleh izin praktik dari Menteri Sosial. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial bersifat independen dan berkedudukan di Ibukota Negara, serta mempunyai jangkauan wilayah nasional. Organisasi Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota, serta dibantu oleh Sekretariat dan Asesor. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerjaan Sosial bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang bersifat tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permensos No. 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130216/permensos-no-16-tahun-2012","27048d95-8277-495a-b17d-5c6ce98270df","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113],{"_100":114,"_102":115,"_36":116},"Permensos No. 8/HUK/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/130572/permensos-no-8huk2011-tahun-2011","c0f92b19-882c-4583-9ae5-a1cfb9a17afd","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: 108 / HUK / 2009
CONCERNING
CERTIFICATION FOR PROFESSIONAL SOCIAL WORKERS AND
SOCIAL WELFARE WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to implement the Provisions of Article 53 of Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, it is necessary to establish a Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia concerning Certification for Professional Social Workers and Social Welfare Workers; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended several

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ead7a84f-f231-4e9d-8a36-6acd1576026f","actionData","errors"]