[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea9a8fc3-7d71-4fee-a8fb-020094d4fbd4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 2010","number","13","year","2010","published_date","2010-01-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 13, LL SETKAB : 16 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Perubahan ini mencakup penambahan definisi dan ketentuan baru terkait dukungan dan jaminan pemerintah, serta pengaturan lebih rinci mengenai jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang prakarsa proyek kerjasama oleh badan usaha, kompensasi bagi pemrakarsa, dan tata cara pengadaan badan usaha. Peraturan ini menekankan pentingnya dukungan fiskal dan non-fiskal dari pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek kerjasama, serta pengelolaan risiko yang lebih baik melalui jaminan pemerintah.

","transitional_provisions","1. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku.\n2. Proses pengadaan Badan Usaha yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya, maka proses pengadaan Badan Usaha selanjutnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden ini.\n3. Proses pengadaan Badan Usaha yang telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya, namun Perjanjian Kerjasama belum ditandatangani, maka Perjanjian Kerjasama dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden ini.\n4. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun belum tercapai pemenuhan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama, maka ketentuan kewajiban pemenuhan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden ini setelah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Proyek Kerjasama tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.\n5. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, namun pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan, maka proses pengadaan tanah akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden ini, dan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat melakukan penyesuaian atas Perjanjian Kerjasama setelah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Proyek Kerjasama tersebut dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.\n6. Pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan dapat dikenai sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan pelelangan umum untuk Proyek Kerjasama selama 2 (dua) tahun.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERPRES No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41764/perpres-no-38-tahun-2015","313d0997-d4cf-452d-b8a2-c49eaea3d0c1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"PERPRES No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42594/perpres-no-67-tahun-2005","6a93a169-3d4f-406e-974d-a71631961fa6","amended_by",[113,117],{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PERPRES No. 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41436/perpres-no-66-tahun-2013","379685d9-b2af-4eee-ba5b-272fd8a16a92",{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"PERPRES No. 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41175/perpres-no-56-tahun-2011","8021065d-3f68-491c-9cb1-12b5c84b3bbc","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2010
CONCERNING
AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 67 OF 2005 CONCERNING
GOVERNMENT COOPERATION WITH BUSINESS ENTITIES IN
INFRASTRUCTURE PROVISION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to accelerate the implementation of infrastructure provision to be cooperated with Business Entities, it is necessary to amend Presidential Regulation Number 67 of 2005 concerning Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision; \n \n
In view of:	\n \n Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Presidential Decree Number 80 of 2003 concerning Guidelines for the Implementation of Government Procurement of Goods/Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea9a8fc3-7d71-4fee-a8fb-020094d4fbd4","actionData","errors"]