[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea7faf0c-8adb-448f-840f-fb72aef45441","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023\r\ntentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025","number","9","year","2025","published_date","2025-03-06","effective_date","2025-03-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023\r\ntentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan-Ekspor
2025
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 9, BN 2025 (167) : 552 hlm.; jdih.kemendag.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023\r\ntentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pengoperasian fasilitas pemurnian mineral logam komoditas tembaga dan menjaga penerimaan negara dan pendapatan daerah yang berasal dari pemegang izin usaha pertambangan khusus pada tahap kegiatan operasi produksi mineral logam pada saat terjadinya keadaan kahar, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi eksportir, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; \n Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 83 Tahun 2010, PP No. 29 Tahun 2021, PP No. 40 Tahun 2021, PP No.41 Tahun 2021, Perpres No. 168 Tahun 2024, Permendag No. 23 Tahun 2023, Permen ESDM 6 Tahun 2024, dan Permendag No. 6 Tahun 2025. \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan Permendag No. 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yaitu tentang penerbitan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, perpanjangan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor, pengaturan Ekspor terhadap pengeluaran Barang tertentu dari KPBPB, sanksi administratif, Peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan, Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian dan Ketentuan Ekspor untuk kelompok komoditi Ikan (Pisces). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2025. \n Peraturan ini mengubah Permendag No. 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. \n 552 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 25 dan lampiran hlm 26 sd 552) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pengoperasian fasilitas pemurnian mineral logam komoditas tembaga dan menjaga penerimaan negara serta pendapatan daerah dari pemegang izin usaha pertambangan khusus. Perubahan ini memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi eksportir dalam situasi kahar. Peraturan ini mengatur pengendalian ekspor melalui pelaporan proses penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor, perubahan data perizinan, dan perpanjangan masa berlaku perizinan. Eksportir diwajibkan mengajukan permohonan perubahan perizinan berusaha jika terdapat perubahan data, dan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang diunggah. Peraturan ini juga mengatur ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta ketentuan mengenai larangan ekspor barang tertentu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","

1. Eksportir yang terbukti memberikan dokumen persyaratan yang tidak benar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi administratif berupa pembekuan, penangguhan, atau pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor dapat dikenakan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Permendag No. 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/260195/permendag-no-23-tahun-2023","f96a3646-909f-41ab-8339-4b2686ff9142","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2025
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE
NUMBER 23 OF 2023 CONCERNING EXPORT POLICY AND REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to align the implementation of policies for operating metal mineral refining facilities for copper commodities and to maintain state revenue and regional income originating from holders of special mining business licenses at the stage of metal mineral production operation activities during force majeure events, as well as to provide legal certainty and business certainty for exporters, it is necessary to amend Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 concerning Export Policy and Regulation as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Trade

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea7faf0c-8adb-448f-840f-fb72aef45441","actionData","errors"]