[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea5540e0-660e-4e68-a329-2f1e1625917d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-04-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaanmodal-bumd
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan penguatan usaha dan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Klaten ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;\r\nb. bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dalam pengembangan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, perlu didukung dengan peningkatan permodalan melalui penyertaan modal;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;\r\nd. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan dinamika pengembangan usaha permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah perlu dicabut;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, penyertaan modal pemerintah daerah dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 127).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan penguatan usaha dan struktur permodalan BUMD, serta mendukung peningkatan permodalan melalui penyertaan modal seiring dengan meningkatnya persaingan usaha.

Tujuan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan BUMD, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja BUMD yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh.

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada beberapa BUMD, termasuk Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten, Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten, Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda), dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten. Penyertaan modal ini dilaksanakan untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan bagi masing-masing BUMD.

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari BUMD yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemberian penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan hanya dapat dilakukan setelah anggaran untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi, besarannya dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, serta mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja BUMD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 4 OF 2018

ABOUT

CAPITAL PARTICIPATION OF THE KLATEN REGENCY GOVERNMENT IN
REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

Considering:

that in order to improve the strengthening of business and capital structure of Regional-Owned Enterprises, it is necessary to increase the regional capital participation of the Klaten Regency Government into the capital of Regional-Owned Enterprises originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget;
that with the increasing business competition in developing the performance of Regional-Owned Enterprises, it needs to be supported by increasing capital through capital participation;
that based on the provisions of Article 75 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Guidelines for Regional Financial Management, Regional Government Capital Participation can

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea5540e0-660e-4e68-a329-2f1e1625917d","actionData","errors"]