[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e926adbb-4fdd-47b3-b71a-7ba59b21733f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran\r\nIndonesia","short_title","Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-09","effective_date","2025-01-15","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e020ed16-e287-4594-a714-f38ff787f118","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","short_name","Peraturan BP2MI","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran\r\nIndonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Pemberian Izin Perusahaan - Penempatan Pekerja Migran Indonesia
2025
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 1, BN 2025 (25)
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia TENTANG Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran\r\nIndonesia
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal\r\n53 ayat (4), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18\r\nTahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta\r\nKerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 26\r\nayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang\r\nPenempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan\r\nAwak Kapal Perikanan Migran \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 22 Tahun 2022; Perpres Nomor 165 Tahun 2024; Perpres Nomor 166 Tahun 2024; Perpres Nomor 166 Tahun 2024; Permen P2MI/Badan P2MI \n Peraturan ini mengatur mengenai tata cara permohonan izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito uang jaminan; tata cara permohonan izin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; pengawasan perizinan berusaha; dan pelaporan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2025. \n 48 hlm; hlm 1 sd 18 batang tubuh, hlm 19 sd 48 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.\n","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pemberian izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022.

Ketentuan substansial meliputi persyaratan dan tahapan penerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), yang diberikan melalui Online Single Submission (OSS). Persyaratan meliputi badan hukum perseroan terbatas, Nomor Induk Berusaha (NIB), pemenuhan komitmen izin P3MI, dan standar kegiatan usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja luar negeri/penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Tahapan penerbitan SIP3MI meliputi penyampaian permohonan, pemenuhan komitmen izin P3MI (modal disetor minimal Rp5.000.000.000,00, bilyet deposito Rp1.500.000.000,00, bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor), verifikasi oleh Direktur Jenderal Penempatan, penyerahan bilyet deposito, dan penerbitan SIP3MI oleh Menteri/Kepala.

P3MI memiliki kewajiban seperti melakukan proses penempatan sesuai standar, memiliki manajemen mutu ISO 9001, melaporkan kegiatan usaha, memiliki surat izin perekrutan, melakukan seleksi di Dinas Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia, melaporkan hasil seleksi, mendaftarkan dalam orientasi pra pemberangkatan, melaporkan data keberangkatan dan kepulangan, serta memberikan pelindungan dan menyelesaikan masalah Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan ini juga mengatur perubahan SIP3MI (perubahan Penanggung Jawab atau alamat), pengakhiran SIP3MI, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito uang jaminan, serta tata cara permohonan izin kantor cabang P3MI.

","transitional_provisions","1. SIP3MI dan izin Kantor Cabang P3MI yang terbit sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dinyatakan berlaku.\n2. Permohonan pengajuan izin P3MI dan izin Kantor Cabang P3MI yang sudah berproses sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diproses melalui OSS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.\n3. P3MI wajib mengubah nama bilyet deposito atas nama Menteri/Kepala q.q. P3MI paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Dalam hal hasil pengawasan tidak dipenuhi, P3MI atau Kantor Cabang P3MI dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIP3MI atau izin Kantor Cabang P3MI.","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permen P2MI/BP2MI BP2MI No. 31 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan untuk Penyeleksian dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349932/permen-p2mibp2mi-bp2mi-no-31-tahun-2025","7f60212e-260a-468a-8c9f-10aff925a728","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION/
INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 OF 2025

ABOUT

PROCEDURES FOR GRANTING LICENSES TO COMPANIES
PLACEMENT OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e926adbb-4fdd-47b3-b71a-7ba59b21733f","actionData","errors"]