For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Also known as: PP 18/1995 · PP No. 18 Tahun 1995 · PP Nomor 18 Tahun 1995

Status:
Inactive
Effective Date:28 Juni 1995Publication Date:28 Juni 1995
Badan Usaha & PerdaganganBadan Usaha Milik Negara

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
LocationPemerintah Pusat
Effective Date28 Juni 1995
Publication Date28 Juni 1995
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha pembenihan pertanian dengan mengalihkan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Pengalihan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang baru dibentuk akan melaksanakan usaha produksi, pemasaran, dan perdagangan benih pertanian serta kegiatan jasa penelitian, sertifikasi, pendidikan, penyuluhan, dan jasa lainnya dalam bidang perbenihan. Modal awal Perusahaan Perseroan (PERSERO) berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam PERUM Sang Hyang Seri, dan nilai kekayaan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan peraturan terkait lainnya.

1. Segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) pada saat pembubarannya. 2. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru.

(-)