[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e89e86f6-d86d-41ed-9935-dc3ce6edab04","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-01-07","effective_date","2025-01-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

EKSPOR-perdagangan
2025
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 2, BN 2025 (9) : 12 hlm.; jdih.kemendag.go.id
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan program\r\nminyak goreng rakyat dan mendukung implementasi penerapan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40\r\npersen (B40), perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan\r\nEkspor Produk Turunan Kelapa Sawit;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang\r\nKetentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit; \n Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2008, PP No. 32 Tahun 2009, PP No. 24 Tahun 2015, PP No. 29 Tahun 2021, PP No. 40 Tahun 2021, PP No. 41 Tahun 2021, Perpres No. 168 Tahun 2024, Permendag No. 29 Tahun 2022, dan Permendag No. 26 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit yaitu tentang Kebijakan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit berupa UCO dan Residu, Persetujuan Ekspor dan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025. \n Peraturan ini mengubah Permendag No. 26 Tahun 2024 tentang tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit yaitu tentang Kebijakan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 674)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit. Perubahan ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan program minyak goreng rakyat dan mendukung implementasi penerapan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40).

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Perubahan-perubahan substansial meliputi:

\n\n

Pasal 3A: Menambahkan ketentuan bahwa kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit berupa UCO dan Residu dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pangan.
Pasal 11: Menambahkan ayat (1a) yang mewajibkan Eksportir melengkapi permohonan Persetujuan Ekspor dengan alokasi jika disepakati dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, khususnya untuk Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dan huruf e.
Pasal 12: Mengubah ayat (1), (2), (4), (5), (7) dan menambahkan ayat (1a) terkait penerbitan Persetujuan Ekspor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode quick response (QR), berdasarkan Hak Ekspor yang telah tersedia secara elektronik pada SINSW.
Pasal 15: Mengubah ayat (5) dan (6) terkait perubahan data pada Persetujuan Ekspor dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Pasal 22: Mengubah ayat (1) terkait kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor.
Pasal 24: Mengubah ayat (2) terkait sanksi administratif bagi Eksportir yang tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor.
Pasal 28: Mengubah ketentuan terkait Eksportir yang belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor.
Pasal 38: Mengubah ayat (1) terkait pengajuan permohonan secara manual jika Sistem INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi.
Pasal 40: Mengubah ayat (4) terkait pembentukan tim terpadu pengawasan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.
Pasal 41: Mengubah ketentuan terkait keberlakuan dan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor yang telah diterbitkan.
Pasal 44A: Menambahkan ketentuan bahwa pelayanan pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dan huruf e dihentikan sementara sampai dengan dilaksanakannya rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A.

","transitional_provisions","1. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa:\n a. Persetujuan Ekspor CPO untuk Program MGR;\n b. Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR;\n c. Persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR;\n d. Persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR; dan\n e. surat keterangan untuk pengecualian Ekspor,\nyang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n2. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa:\n a. Persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR; dan\n b. Persetujuan Ekspor Residu untuk Program MGR,\nyang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n3. Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa:\n a. Persetujuan Ekspor CPO untuk Program MGR;\n b. Persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR;\n c. Persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR; dan\n d. Persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR,\nyang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, dapat dilakukan perubahan.\n4. Eksportir yang telah mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Ekspor dan/atau penerbitan surat keterangan, sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, dilakukan penolakan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perubahan Persetujuan Ekspor dan/atau penerbitan surat keterangan.","sanctions","1. Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan realisasi Ekspor dikenai sanksi administratif berupa peringatan.\n2. Apabila setelah peringatan tetap tidak menyampaikan laporan dalam 30 hari, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa:\n a. pembekuan Persetujuan Ekspor untuk Eksportir yang melakukan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, UCO, dan/atau Residu; dan/atau\n b. penangguhan penerbitan dan perubahan Persetujuan Ekspor yang masih dalam proses penerbitan, selama belum melaksanakan kewajiban laporan realisasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Permendag No. 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/305841/permendag-no-26-tahun-2024","11e5df0f-b78c-4b6c-9495-d48cdbb840b2","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NUMBER
26 OF 2024 CONCERNING EXPORT PROVISIONS FOR
DOWNSTREAM PRODUCTS OF PALM OIL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the availability of raw materials for the
cooking oil industry in the implementation of the people's
cooking oil program and to support the implementation of
biodiesel application based on palm oil of 40
percent (B40), it is necessary to amend Regulation of the Minister
of Trade Number 26 of 2024 concerning Export Provisions for
Downstream Products of Palm Oil;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Minister of Trade concerning Amendment to Regulation of the
Minister of Trade Number 26 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e89e86f6-d86d-41ed-9935-dc3ce6edab04","actionData","errors"]