[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8182c31-5eb3-42b2-b6b6-546026327d8f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang No. 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-05-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi perizinan tertentu
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lemabaran Daerah 2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n 1. Bahwa dengan ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Perda dan Retribusi Daerah\r\n2. Bahwa dengan pertimbangan yang dimaksud di atas, perlu membentuk Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu \n 1.\tUU No. 9 tahun 1967\r\n2.\tUU No. 14 tahun 2002\r\n3.\tUU No. 39 tahun 2003\r\n4.\tUU No. 10 tahun 2004\r\n5.\tUU No. 32 tahun 2004\r\n6.\tUU No. 33 tahun 2004\r\n7.\tUU no. 26 tahun 2009\r\n8.\tUU No. 28 tahun 2009\r\n9.\tUU no. 22 tahun 2009\r\n10.\tPP No. 20 tahun 1968\r\n11.\tUU No. 38 tahun 2004\r\n12.\tPP no. 69 tahun 2010\r\n \n \r\n(1)\tRetribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. \r\n(2)\tJenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: \r\na. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; \r\nb. Retribusi Izin Gangguan; \r\nc. Retribusi Izin Trayek;dan \r\nd. Retribusi Izin Usaha Perikanan. \r\n\r\n\r\n(3)\tObjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. \r\n(4)\t(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. \r\n(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Perizinan Tertentu. \r\n(5)\t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 53 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut ketentuan-ketentuan tentang retribusi daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung perkembangan otonomi daerah dan pembiayaan pemerintahan daerah dari Pendapatan Asli Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan.\n2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan: Mengatur tentang proses penerbitan izin, persyaratan permohonan, perhitungan retribusi, dan pembatalan izin. Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Perhitungan retribusi didasarkan pada komponen retribusi dan biaya, serta tingkat penggunaan jasa. Dalam mengeluarkan retribusi izin mendirikan bangunan harus memperhatikan mengenai Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan Garis Sepadan Pekarangan (GSP).\n3. Retribusi Izin Gangguan: Mengatur tentang kewajiban memiliki izin bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan/atau gangguan. Izin berlaku selama usaha berjalan dan wajib daftar ulang setiap tahun. Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dikalikan tariff retribusi gangguan.\n4. Retribusi Izin Trayek: Mengatur tentang pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu. Izin trayek berlaku selama 5 tahun. Besar tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dalam Pasal 40 Ayat (1) yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.\n5. Retribusi Izin Usaha Perikanan: Mengatur tentang pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Izin Usaha Perikanan berlaku selama usaha berjalan dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 tahun. Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha perikanan.","transitional_provisions","Semua ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan atau tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Kepahiang No. 3 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/315154/perda-kab-kepahiang-no-3-tahun-2024","1c14b102-05f0-4134-a4f5-e43e8ec337e1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KEPAHIANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 03 OF 2011
ABOUT
CERTAIN RETRIBUTION OF LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEPAHIANG,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 Year 2009 regarding Regional Tax and Regional Retribution;
that based on the considerations as intended in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding Certain Retribution of Licensing;

In view of:

Law Number 9 Year 1967 regarding the Establishment of Bengkulu Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1967 Number 19, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2828);
Law Number 14 Year 2002 regarding the Tax Court (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 27, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4189);
Law Number 39 Year 2003 regarding the Establishment of Lebong and Kepahiang

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8182c31-5eb3-42b2-b6b6-546026327d8f","actionData","errors"]