[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7b3e91b-8f28-432c-97c5-9364b6d785b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah Susun","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-07-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Rumah Susun","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rumah-susun
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rumah Susun
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pemerataan pemenuhan\r\nkebutuhan perumahan dan untuk meningkatkan daya\r\nguna dan hasil guna tanah bagi pembangunan\r\nperumahan maupun bangunan lain sebagai\r\npenunjang kehidupan masyarakat di daerah, maka\r\nperlu mengatur pembangunan dan penyelenggaraan\r\nrumah susun, dengan memperhatikan faktor sosial\r\nbudaya, ekonomi dan lingkungan yang hidup dalam\r\nmasyarakat;\r\nb. bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban\r\nkehidupan di lingkungan rumah susun serta\r\nuntuk lebih menjamin kepastian hukum bagi\r\npenyelenggara pembangunan dan para penghuni\r\ndalam hal pemilikan satuan rumah susun,\r\npenggunaan bagian bersama, benda bersama dan\r\ntanah bersama, maka perlu diatur dengan Peraturan\r\nDaerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Rumah\r\nSusun. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagimana telah diubah bebe r apa kal i\r\nt e rakhi r dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; sebagaimana\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58\r\nTahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11\r\nTahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nSukoharjo Nomor 8 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9\r\nTahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9\r\nTahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13\r\nTahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14\r\nTahun 2011. \n Peraturan ini mengatur bangunan gedung bertingkat\r\nyang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi\r\ndalam bagian-bagian yang distrukturkan secara\r\nfungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan\r\nmerupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat\r\ndimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk\r\nhunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda\r\nbersama dan tanah bersama. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2012. \n 44 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah Susun ini bertujuan untuk:
\n
\n- Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
\n- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
\n- Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh.
\n- Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif.
\n- Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR.
\n- Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun.
\n- Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu.
\n- Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.
\n
\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:
\n
\n- Pembinaan: Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan rumah susun untuk memenuhi tertib penyelenggaraan rumah susun.
\n- Perencanaan: Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun, penetapan zonasi pembangunan rumah susun, dan penetapan lokasi pembangunan rumah susun.
\n- Jenis Rumah Susun: Berdasarkan pemanfaatannya terdiri atas rumah susun hunian dan rumah susun campuran. Berdasarkan tujuan pembangunannya terdiri atas rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.
\n- Pembangunan: Pembangunan rumah susun dilakukan melalui perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan teknis. Pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
\n- Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan: Penguasaan sarusun dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
\n- Pengelolaan: Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pengelolaan harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum.
\n- Peningkatan Kualitas: Peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh pemilik sarusun terhadap rumah susun yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dan/atau dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan rumah susun dan/atau lingkungan rumah susun.
\n- Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS): Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS yang beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik sarusun. PPPSRS berkedudukan sebagai badan hukum.
\n- Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi daerah di bidang rumah susun, menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun, dan melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan dan penataan lingkungan hunian rumah susun. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun di daerah, menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun di daerah, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun.
\n- Hak, Kewajiban dan Larangan: Setiap orang mempunyai hak untuk menghuni sarusun yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis. Setiap orang wajib menaati pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan rumah susun yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat larangan bagi pelaku pembangunan dan setiap orang terkait pembangunan dan pengelolaan rumah susun.
\n- Peran Masyarakat: Penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
\n- Pengawasan: Pengawasan penyelenggaraan dan pembangunan rumah susun terhadap persyaratan teknis, administratif, penghunian dan pengelolaan rumah susun dilakukan oleh Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","sanctions","1. Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran administrasi dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pekerjaan pembangunan, penghentian pengelolaan rumah susun, denda administratif, pencabutan IMB, pencabutan sertifikat laik fungsi, pencabutan SHM/SKBG sarusun, perintah pembongkaran, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2024 tentang Rumah Susun","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284041/perda-kab-sukoharjo-no-1-tahun-2024","42a1f046-aafd-48b1-946a-2dc39acba9c6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
APARTMENT BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to equitably fulfill housing needs and to improve the efficiency and effectiveness of land use for housing development and other buildings supporting community life in the region, it is necessary to regulate the construction and management of apartment buildings, taking into account socio-cultural, economic and environmental factors prevailing in the community;
that in an effort to create order in the life within the apartment building environment and to better ensure legal certainty for development organizers and residents regarding ownership of apartment units, use of shared areas, shared objects and shared land, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7b3e91b-8f28-432c-97c5-9364b6d785b0","actionData","errors"]