Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2011

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Latar Belakang dan Tujuan - Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penggunaan nama perseroan, serta mencegah konflik identitas antar perseroan. Ketentuan Substansial - Peraturan ini membagi kewenangan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas nama perseroan. Perseroan diharuskan memiliki nama yang unik dan tidak melanggar ketertiban umum. Pihak yang ingin mendirikan perseroan wajib mengajukan permohonan nama kepada Menteri sebelum pendirian atau perubahan anggaran dasar dilakukan. Nama yang disetujui harus dicantumkan dalam akta pendirian atau perubahan anggaran dasar. Kewajiban untuk mendaftarkan nama perseroan mengatur bahwa penggunaan nama hanya dapat dilakukan setelah persetujuan diberikan. Jika ada nama yang ditolak, pemohon harus diberi alasan penolakan.

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(-)