[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6a3242b-0e69-4f64-9597-3d0fda90fb66","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1998","number","26","year","1998","published_date","1998-02-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemakaian Nama Perseroan Terbatas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1998
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN. 1998 No. 39, TLN No. 3740, LL Setkab : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 1998. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pemakaian nama Perseroan Terbatas (PT) sebagai identitas hukum yang penting dalam perdagangan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemakai nama perseroan yang beritikad baik dan mencegah persaingan tidak sehat serta penggunaan nama yang menyesatkan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa hanya badan usaha yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dapat menggunakan istilah 'Perseroan Terbatas' atau 'PT'. Nama perseroan harus disetujui oleh Menteri Kehakiman dan dicatat dalam daftar nama perseroan. Permohonan persetujuan nama dapat diajukan bersamaan atau terpisah dari pengesahan akta pendirian. Nama yang diajukan tidak boleh sama atau mirip dengan nama perseroan lain, merek terkenal, atau menunjukkan kaitan dengan lembaga pemerintah tanpa izin. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia diutamakan menggunakan nama dalam bahasa Indonesia.

","transitional_provisions","1. Nama perseroan yang Anggaran Dasarnya belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dalam jangka waktu 6 bulan sejak 7 Maret 1998, dapat dipakai oleh pihak lain.\n2. Perseroan yang memakai nama dengan kata atau singkatan yang berarti perseroan terbatas, badan hukum, atau persekutuan perdata harus menyesuaikan nama dalam waktu 3 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5176/pp-no-43-tahun-2011","e762b102-19fa-4499-9441-b1fa19dd422e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 1998
CONCERNING
THE USE OF LIMITED LIABILITY COMPANY NAMES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:\n\n \n \n \n \n \n \n

that the name of a Limited Liability Company is the identity of a legal entity and is very important in trade;
that in accordance with the provisions of Article 13 paragraph (4) of Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies, further provisions regarding the use of a company name as a personal name need to be regulated by Government Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding the Use of Limited Liability Company Names;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution;
Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6a3242b-0e69-4f64-9597-3d0fda90fb66","actionData","errors"]