[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e74f4f1a-98e5-446a-ac0b-616bf7bef08d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-03-15","effective_date","2018-03-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 7, BN.2018/NO.397, peraturan.go.id: 15 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1937).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pelayanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Latar belakangnya adalah untuk menunjang program pemerintah mengenai kemudahan berusaha di Indonesia dengan sistem pembayaran PNBP yang terintegrasi secara online.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

\n\n

Pembayaran PNBP Ditjen AHU meliputi pembayaran dari dalam dan luar negeri. Pembayaran dari dalam negeri dilakukan melalui layanan perbankan atau Pembayaran Online, yang wajib bagi Notaris. Pembayaran dari luar negeri dapat dilakukan melalui Bank Persepsi, bank koresponden, atau bank lokal.
Jenis pelayanan yang dikenai biaya tarif meliputi badan hukum, perdata umum, notariat, harta peninggalan dan kurator negara, fidusia, sidik jari, partai politik, pewarganegaraan, status kewarganegaraan, penyidik pegawai negeri sipil, dan pelayanan lain yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU.
Pemohon melakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPB) setelah melakukan Perekaman Data Pembayaran atau Perekaman Data Pelayanan. SPB memuat Kode Voucher atau Kode Transaksi, nama Pemohon, email, nomor telepon, tanggal transaksi, tagihan, dan status pembayaran.
Pemohon bertanggung jawab atas kebenaran data pada SPB dan harus melakukan pembayaran dalam waktu 7 hari.
Bank Persepsi menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berlaku selama 60 hari.
Terdapat ketentuan mengenai pengembalian PNBP yang telah disetorkan dalam hal terjadi keterlanjuran, kesalahan rekening, atau kesalahan perekaman.
Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pemohon dan Bank Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenkumham No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133269/permenkumham-no-46-tahun-2016","84792262-604c-42bc-abab-0b26e1f090e5","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 7 OF 2018

ABOUT

PROCEDURES FOR PAYMENT OF NON-TAX STATE REVENUE
FOR LEGAL SERVICES
AT THE DIRECTORATE GENERAL OF GENERAL LEGAL ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the government's program regarding ease of doing business in Indonesia, especially regarding efforts to reduce procedures and time in the process of starting a business with a non-tax state revenue payment system that is integrated online, it has not been comprehensively regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 46 of 2016 concerning Procedures for Payment of Non-Tax State Revenue for Legal Services at the Directorate General of General Legal Administration, so it needs to be replaced;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e74f4f1a-98e5-446a-ac0b-616bf7bef08d","actionData","errors"]