[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e71b9f79-2f64-4db4-baa7-85bd4e7bb7b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan","short_title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017","number","16","year","2017","published_date","2017-09-22","effective_date","2017-10-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5b0a08a5-7312-4df7-abd2-82d1520ce7a0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","short_name","Peraturan BNPP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Badan SAR Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja - Kantor Pencarian dan Pertolongan
2017
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NO. 16, BN 2017 (1392) : 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, telah terjadi perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga perlu dilakukan perubahan dan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 83 Tahun 2016; dan Perka BNPP Nomor 8 Tahun 2017. \n Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017. \n Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue beserta perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue beserta perubahannya.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP). \n\nKantor Pencarian dan Pertolongan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. KPP bertugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP menyelenggarakan berbagai fungsi, termasuk penyusunan rencana kerja, pelaksanaan siaga dan latihan, pelaksanaan operasi, koordinasi potensi, pengelolaan sarana dan prasarana, pelatihan teknis, pemasyarakatan, serta urusan kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan.\n\nSusunan organisasi KPP dibedakan berdasarkan kelas, yaitu Kelas A dan Kelas B. KPP Kelas A terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Operasi dan Siaga, Seksi Sumber Daya, dan Kelompok Jabatan Fungsional. KPP Kelas B terdiri dari Urusan Umum, Subseksi Operasi dan Siaga, Subseksi Sumber Daya, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu, untuk mendukung operasional, dapat dibentuk Pos Pencarian dan Pertolongan yang merupakan satuan kerja nonstruktural di bawah Kepala KPP.\n\nPeraturan ini juga mengatur tata kerja KPP, termasuk penyusunan peta bisnis proses, pelaporan kepada Kepala Badan, analisis jabatan, penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Kepala KPP Kelas A adalah jabatan struktural Eselon III.a, sedangkan Kepala KPP Kelas B, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a. Jumlah dan lokasi KPP dan Pos Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam lampiran peraturan ini.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional yang terkait dengan organisasi dan tata kerja Kantor Search and Rescue dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini.\n2. Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Search and Rescue tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue beserta perubahannya","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109,113,117],{"_95":110,"_97":111,"_36":112},"Peraturan BNPP No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/320004/peraturan-bnpp-no-4-tahun-2025","fcdb8d91-96fb-4e85-90d9-5ac240d59427",{"_95":114,"_97":115,"_36":116},"Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/313220/peraturan-bnpp-no-1-tahun-2024","865fb5e3-1207-4eb3-b162-cfc9456e958d",{"_95":118,"_97":119,"_36":120},"Peraturan BNPP No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/313222/peraturan-bnpp-no-5-tahun-2019","954d5615-6a99-455e-a065-5ffb654eea3a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1392, 2017\nNATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
Search and Rescue Office. ORTA.

REGULATION
OF THE HEAD OF NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
NUMBER 16 OF 2017
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
OF THE SEARCH AND RESCUE OFFICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 29 of 2014 concerning Search and Rescue and Presidential Regulation Number 83 of 2016 concerning the National Search and Rescue Agency, there have been changes in the nomenclature, duties and functions of the National Search and Rescue Agency so that it is necessary to make changes and structuring of the organization and work procedures of the Search and Rescue Office;
that the Regulation of the Head of the National SAR Agency Number PK.19 of 2012 concerning the Organization and Work

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e71b9f79-2f64-4db4-baa7-85bd4e7bb7b5","actionData","errors"]