[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6927f14-2b05-42f6-b6b8-b6f5314847d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-06-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penyelenggaraan Perumahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka menertibkan pembangunan\r\nperumahan di Kabupaten Bantul perlu adanya tata cara\r\npembangunan perumahan yang terpadu;\r\nbahwa penyusunan tata cara pembangunan perumahan\r\nbertujuan untuk mewujudkan pembangunan perumahan,\r\nyang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor\r\n34/PERMEN/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n5/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n05/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n10/PRP/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun\r\n2012; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun\r\n2012; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor\r\n20/KPTS/1986; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4\r\nTahun 2000; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun\r\n2001; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah\r\nNomor 534/KPTS/M/2001 ; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah\r\nselaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian\r\nPembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional\r\n(BKP4N) Nomor 217/KPTS/M/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun\r\n2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun\r\n2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun\r\n2011; \n Materi Pokok: Umum; LOkasi; Prasarana dan Sarana Lingkungan Serta Utilitas Umum Perumahan; Kepadatan; Ketentuan Bangunan; Pengelolaan Lingkungan; Penyelenggaraan Perumahan; Penyerahan Prasarana dan Sarana Lingkungan Serta Utilitas Umum; Ketentuan Larangan; Ketentuan Penmyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 19 HLM, Lampiran: 7 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mendukung penataan wilayah, meningkatkan daya guna sumber daya alam, memberdayakan pemangku kepentingan, menunjang pembangunan ekonomi sosial budaya, dan menjamin rumah layak huni.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur lokasi pembangunan perumahan yang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan mempertimbangkan keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, fleksibilitas, keterjangkauan jarak, dan lingkungan berjati diri. Pengembang wajib menyediakan prasarana (jalan, drainase, air limbah, persampahan, penerangan jalan), sarana (pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, umum dan sosial), dan utilitas umum (air bersih, pemadam kebakaran). Kepadatan lingkungan perumahan diatur meliputi kepadatan penduduk, kapling, dan bangunan. Ketentuan bangunan mencakup persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. Pengelolaan lingkungan hidup meliputi tahap pra konstruksi, saat konstruksi, dan pasca konstruksi. Penyelenggaraan perumahan meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Badan hukum yang membangun perumahan wajib mewujudkan hunian berimbang.

Peraturan ini juga mengatur prosedur pembangunan perumahan yang meliputi persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, izin klarifikasi atau izin lokasi, pengesahan site plan, dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

","transitional_provisions","Bagi pengembang perumahan yang sudah dan sedang melaksanakan pembangunan perumahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini agar segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:\n

Peringatan tertulis
Pembatasan kegiatan pembangunan
Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan
Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel)
Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu
Pembatasan kegiatan usaha
Pembekuan izin mendirikan bangunan
Pencabutan izin mendirikan bangunan
Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah
Perintah pembongkaran bangunan rumah
Pembekuan izin usaha
Pencabutan izin usaha
Pengawasan
Pembatalan izin
Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu
Pencabutan insentif
Pengenaan denda administratif
Penutupan lokasi

","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Bantul No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/245070/perda-kab-bantul-no-12-tahun-2022","0f8ffabf-34fd-40bf-aa28-52a2f9dafe7a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[113],{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PERDA Kab. Bantul No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2013 ttg Penyelenggaraan Perumahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121557/perda-kab-bantul-no-6-tahun-2019","2806282d-5b09-403a-9429-3c6730938314","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL
REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 05 OF 2013
CONCERNING
HOUSING ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to regulate housing development in Bantul Regency, it is necessary to have integrated procedures for housing development;
that the preparation of housing development procedures aims to realize housing development that is feasible, healthy, safe, harmonious, and orderly;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Housing Administration;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Special Region of Jogjakarta (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6927f14-2b05-42f6-b6b8-b6f5314847d7","actionData","errors"]