[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6847bca-c8c2-4fa8-8e42-4082040811d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-09-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lahat","place_of_enactment","Lahat","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-ORGANISASI-TATA-KERJA-SATUAN-POLISI-PAMONG-PRAJA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat
ABSTRAK:	\n \n Untuk membantu Bupati menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat dengan Perda Kabupaten Lahat No. 6 Tahun 2006; Sehubungan dengan terbitnya PP No. 6 Tahun 2010 dan Permendagri No. 40 Tahun 2011, maka perlu menata kembali organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 40 Tahun 2011; Perda Kabupaten Lahat No. 26 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pembentukan; kedudukan, tugas, dan fungsi; wewenang, hak, dan kewajiban; susunan organisasi; eselon; kelompok jabatan fungsional; pengangkatan dan pemberhentian; tata kerja; kerjasama dan koordinasi; serta pembinaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2006 Nomor 06).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menata kembali organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lahat, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

\n\n

Satpol PP merupakan bagian perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

\n\n

Satpol PP memiliki fungsi:

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati (Perbup), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Perbup.
Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Polri, PPNS dan atau aparatur lainnya.
Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Perbup.
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

\n\n

Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial, menindak gangguan ketertiban umum, memfasilitasi perlindungan masyarakat, melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Perda/Perbup, dan melakukan tindakan administratif terhadap pelanggar Perda/Perbup.

\n\n

Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala Satuan, Subbagian Tata Usaha, Seksi-Seksi (Penegakkan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana, Perlindungan Masyarakat), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Di tingkat kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kecamatan (ex-officio).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Lahat No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/13040/perda-kab-lahat-no-4-tahun-2016","d39dacd0-c2f2-4f39-9b25-f8515b091e19","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAHAT

REGIONAL REGULATION OF LAHAT REGENCY

NUMBER 04 YEAR 2013

ABOUT

FORMATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT OF LAHAT REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAHAT,

\n\n \n \n

Considering:

that to assist the Regent in enforcing Regional Regulations, maintaining public order and peace, the Civil Service Police Unit of Lahat Regency has been established by Regional Regulation of Lahat Regency Number 06 of 2006 concerning the Formation of Organization and Work Procedure of the Civil Service Police Unit of Lahat Regency;
that in connection with the issuance of Government Regulation Number 06 of 2010 concerning the Civil Service Police Unit and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 40 of 2011 concerning Guidelines for the Organization and Work Procedure of the Civil Service Police Unit, it is necessary to reorganize the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6847bca-c8c2-4fa8-8e42-4082040811d5","actionData","errors"]