[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e63a9d8c-129e-429c-a906-de830cedde93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 Tahun 2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.04/2019","number","171/PMK.04/2019","year","2019","published_date","2019-11-22","effective_date","2019-12-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 171/PMK.04/2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 20 HLM.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Kebijakan ini menyederhanakan prosedur kepabeanan dan menetapkan bahwa pembebasan bea masuk dapat diberikan untuk impor barang yang dibiayai oleh APBN/APBD atau melalui hibah. Permohonan pembebasan harus diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disertai dokumen pendukung seperti DIPA dan perjanjian pengadaan barang. Keputusan mengenai pembebasan bea masuk akan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.

","transitional_provisions","1. Permohonan pembebasan bea masuk yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011.\n2. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku keputusan tersebut.","sanctions","1. Barang impor yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk akan dikenakan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang serta sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan.","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 28/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168832/pmk-no-28pmk0112011","d960da2f-fa90-4485-b3f6-885e08e9c691",{"_95":101,"_97":102},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER
171/PMK.04/2019
CONCERNING
EXEMPTION OF IMPORT DUTY ON IMPORTED GOODS
BY THE CENTRAL GOVERNMENT OR REGIONAL GOVERNMENTS
INTENDED FOR PUBLIC INTEREST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the provisions regarding the granting of import duty exemptions on the import of goods by the central government or regional governments intended for public interest have been regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 163/PMK.04/2007 concerning the Granting of Import Duty Exemptions on the Import of Goods by the Central Government or Regional Governments Intended for Public Interest as amended by the Regulation of the Minister of Finance Number 28/PMK.011/2011 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 163/PMK.04/2007

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e63a9d8c-129e-429c-a906-de830cedde93","actionData","errors"]