[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e62bdf8f-c31b-440c-bc2c-74ccef0770d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang Pedomoan Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.07/2007","number","126/PMK.07/2007","year","2007","published_date","2007-10-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedomoan Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 126/PMK.07/2007, djpk.kemenkeu.go.id; 7 jlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pedomoan Umum Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2007. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (SDA-DR) sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Kebijakan ini menetapkan mekanisme penetapan alokasi, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi DBH SDA-DR. Menteri Kehutanan bertanggung jawab menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA-DR, yang kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan perkiraan alokasi. Penggunaan DBH SDA-DR difokuskan pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan pembangunan berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Departemen Keuangan bersama dengan Departemen Kehutanan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai tujuan.

","transitional_provisions","1. DR yang dialokasikan kepada daerah sebagai Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) yang belum teridentifikasi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2006, apabila teridentifikasi daerah penghasilnya setelah Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, maka diberlakukan sebagai DBH SDA-DR yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.\n2. DR yang dialokasikan kepada daerah sebagai DAK-DR yang belum teridentifikasi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2006, apabila sampai dengan 31 Oktober 2007 tidak dapat teridentifikasi daerah penghasilnya maka diberlakukan sebagai DBH SDA-DR yang disalurkan kepada daerah tertentu oleh Menteri Keuangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Kehutanan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.\n3. DAK-DR yang sudah disalurkan ke rekening kas umum daerah dan belum digunakan untuk kegiatan RHL maka diberlakukan sebagai DBH SDA-DR yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.","sanctions","1. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya penyimpangan penggunaan anggaran, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan peringatan tertulis kepada Bupati/Walikota daerah yang bersangkutan.\n2. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan setelah peringatan tertulis tidak ditindaklanjuti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan.\n3. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan, Menteri Keuangan memberikan sanksi berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PMK No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144752/pmk-no-230pmk072017","96ca8a23-399e-465c-8aac-a7e123c17f0b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: 126/PMK.07/2007
ON
GENERAL GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF REVENUE SHARING FUND
FROM NATURAL RESOURCES OF FORESTRY-REFORESTATION FUND

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n That in order to implement the provisions of Article 35 of Regulation Government Number 55 of 2005 concerning Balancing Funds, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance regarding General Guidelines Implementation of Revenue Sharing Fund for Natural Resources of Forestry - Reforestation Reforestation Fund; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 41 of 1999 concerning Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 167, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3888); \n Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e62bdf8f-c31b-440c-bc2c-74ccef0770d9","actionData","errors"]