[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e59e0288-e6b5-43ff-8aa3-a35725f150b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-01-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Pengelolaan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perekonomian
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:	\n \n Kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan dari hak Masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.\r\nDengan pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat yang merupakan salah satu pilar\r\nkekuatan ekonomi Masyarakat dan salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat dan pendapatan asli\r\ndaerah melalui Pasar perlu adanya pengelolaan yang efektif dan efisien. \r\nPengelolaan Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nTanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan\r\nkebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi\r\nkewenangan daerah. \n Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 45 Tahun 2017; PP Nomor 28\r\nTahun 2018; Perpres Nomor 112 Tahun 2007; Permendagri Nomor 20 Tahun 2012; Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016.\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Pasar yang memuat: Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Kedudukan dan Fungsi Pasar; Wewenang, Kewajiban, Tugas, dan Tanggung; Pengelolaan; Retribusi Pelayanan Pasar; Pemberdayaan; Sistem Manajeman Informasi Pasar Rakyat; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3\r\nTahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten\r\nTanah Laut \n 70 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar di Kabupaten Tanah Laut. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pasar yang efektif dan efisien, serta untuk menyesuaikan pengaturan pasar dengan perkembangan keadaan yang ada.

Tujuan dari pengelolaan pasar adalah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana fisik pasar sesuai dengan persyaratan teknis SNI, menciptakan pasar yang tertib, aman, bersih, dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola pasar, dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Wewenang Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan pasar, menyelenggarakan pengelolaan pasar skala daerah, menetapkan lokasi pasar, melakukan pemantauan dan evaluasi, menyusun sistem pengelolaan pasar, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar oleh pihak ketiga, dan memungut retribusi daerah.
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan, program, pengembangan, pengendalian operasional, dan kebijakan pengelolaan pasar, menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan pasar, menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana pasar, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar, dan menerbitkan KTB serta memberikan tanda bukti pembayaran retribusi daerah.
Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang terencana dan terarah, menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pasar, melakukan penelitian, evaluasi pengembangan, penanganan, pengendalian pengelolaan pasar, melakukan pengelolaan pendapatan dan penggunaan sarana prasarana pasar, melakukan pengaturan, penataan, dan penempatan pedagang di dalam pasar, melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan pasar, melakukan kegiatan kebersihan, keindahan, pemeliharaan lingkungan, dan menyediakan sarana prasarana pasar, melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar, dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pasar, kebersihan dan keindahan lingkungan pasar, serta keamanan dan ketertiban lingkungan pasar.

Peraturan ini juga mengatur tentang perencanaan fisik dan non fisik pasar, klasifikasi pasar, kerja sama dengan pihak ketiga, hak pemakaian tempat usaha, penerbitan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dan Kartu Tempat Berdagang (KTB), penataan dan penempatan pedagang, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar, hak dan kewajiban pedagang, larangan bagi pedagang dan orang di lingkungan pasar, pemberdayaan pasar, sistem manajemen informasi pasar rakyat, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pendanaan pengelolaan pasar.

","transitional_provisions","1. Kebijakan daerah mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Penataan dan penempatan serta hak dan kewajiban pedagang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. SIPTU, KTB, dan surat perjanjian sewa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.\n4. Orang atau badan yang memperoleh hak pemakaian tempat usaha lebih dari 1 (satu) di satu pasar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat memindahkan haknya kepada orang atau badan lain.\n5. Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 huruf f dan huruf j dan ketentuan Pasal 35 huruf j diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Tanah Laut No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23554/perda-kab-tanah-laut-no-3-tahun-2012","a5f5f615-93d1-448e-b8ce-3201c0d3fb0f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY NUMBER 1 YEAR 2021 CONCERNING MARKET MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH LAUT

\n\n \n \n

Considering:

that the freedom to do business in the trade sector is a manifestation of the community's right to do business which must be encouraged and needs to be given the opportunity as a consequence of the increasingly open competitive and fair business opportunities based on the principle of kinship and the principle of togetherness so that it is hoped that it can improve the regional economy and spur sustainable economic growth;
that with the rapid growth of People's Markets which are one of the pillars of the people's economic strength and one of the sources of original regional income, to improve the people's economy and original regional income through markets, there is a need for effective and efficient management;
that market

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e59e0288-e6b5-43ff-8aa3-a35725f150b5","actionData","errors"]