[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e58444d1-6ecc-4962-b621-066d9f7f3b5d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/PERMENTAN/PK.230/1/2018 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Ruminansia Kecil Dan Babi Dari Wilayah Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/PERMENTAN/PK.230/1/2018 Tahun 2018","number","02/PERMENTAN/PK.230/1/2018","year","2018","published_date","2018-01-05","effective_date","2018-01-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengeluaran Ruminansia Kecil Dan Babi Dari Wilayah Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Pertanian NO. 02/PERMENTAN/PK.230/1/2018, BN.2018 No. 39, jdih.pertanian.go.id
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Pengeluaran Ruminansia Kecil Dan Babi Dari Wilayah Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Persetujuan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 571).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengeluaran ruminansia kecil (kambing dan domba/biri-biri) dan babi dari wilayah Negara Republik Indonesia. Pengeluaran ini memerlukan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, yang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertanian. Menteri Pertanian mendelegasikan pemberian rekomendasi ini kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk memperoleh rekomendasi, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administrasi (akta pendirian perusahaan, KTP pimpinan, NPWP, SIUP, rekomendasi Dinas Provinsi, laporan realisasi pengeluaran, dan surat pernyataan) dan persyaratan teknis (status kesehatan daerah asal, pemenuhan persyaratan kesehatan hewan negara tujuan, dan berat minimal untuk ruminansia kecil hasil persilangan). Proses permohonan rekomendasi dilakukan secara daring melalui Kepala Pusat PVTPP, yang kemudian diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya. Jika memenuhi syarat, Direktur Jenderal melakukan kajian teknis dan memberikan persetujuan atau penolakan. Rekomendasi berlaku selama 1 tahun dan dapat direalisasikan bertahap.

Pelaku usaha yang telah memperoleh rekomendasi wajib mengajukan izin pengeluaran kepada menteri perdagangan dalam waktu 3 bulan. Selain itu, pelaku usaha wajib memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dalam pengangkutan dan melaporkan realisasi pengeluaran kepada Direktur Jenderal. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh Dinas Provinsi di tempat usaha peternakan dan secara tidak langsung berdasarkan laporan realisasi pengeluaran.

","transitional_provisions","1. Rekomendasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang tidak mengajukan izin pengeluaran setelah mendapatkan Rekomendasi dan tidak melaporkan secara tertulis dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk waktu masa pengeluaran 3 (tiga) bulan.\n2. Pelaku Usaha yang tidak melaporkan realisasi dikenakan sanksi peringatan tertulis, dan apabila tidak dilaksanakan dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk waktu masa pengeluaran 6 (enam) bulan.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permentan No. 52/Permentan/OT.140/9/2011 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161546/permentan-no-52permentanot14092011-tahun-2011","6f324e90-b632-4e6d-805e-c84d9bb38b2e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 02/PERMENTAN/PK.230/1/2018
ON
REMOVAL OF SMALL RUMINANTS AND PIGS
FROM THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regulation of the Minister of Agriculture Number 52/Permentan/OT.140/9/2011 concerning Recommendation for Approval of the Entry and Removal of Livestock Outside the Territory of the Republic of Indonesia, in its implementation, is no longer in accordance with the development of global trade and efforts to improve the national economy;
that based on the considerations as referred to in letter a and also to fulfill the provisions of Article 36A of Law Number 18 of 2009 concerning Livestock Farming and Animal Health as amended by Law Number 41 of 2014 concerning Amendments to Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e58444d1-6ecc-4962-b621-066d9f7f3b5d","actionData","errors"]