[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e52e484a-4ffd-4ffc-8de8-32330779ad8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2017 tentang PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-10-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif khususnya di Kota Tangerang;\r\n b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan di Kota Tangerang, perlu dilakukan pengaturan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan; \n 1.pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.2 Tahun 1993 ;3.UU No.26 Tahun 2007 ;4.UU No. 1 Tahun 2011 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.UU No.20 Tahun 2011;7.PP No.24 Tahun 1997;8.PP No.88 Tahun 2014 ;9.PP No.14 Tahun 2016 ;10.PMDN No.9 Tahun 2009 \n 1.ketentuan umum;2.asas dan tujuan;3.ruang lingkup;4.penyediaan prasarana , sarana , utilitas;5.perencanaan prasarana , sarana , utilitas;6.pembangunan prasarana , sarana , utilitas\r\n;7.penyerahaan prasarana , sarana , utilitas;8.pengelolaan prasarana , sarana , utilitas\r\n;9.pemeliharaan prasarana , sarana , utilitas;10.pembinaan dan pengawasan parasarana , sarana , utilitas;11.peran serta masyarakat;12.larangan;13.sanksi administratif;14.ketentuan penyidikan;15.ketentuan pidana;16.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017. \n 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyediaan lahan bagi Tempat Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Pemerintah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 1998 Nomor 4);\n2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 4);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2017 mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan. Latar belakangnya adalah untuk menjamin ketersediaan PSU yang memadai dan sesuai dengan perkembangan kota, serta menggantikan peraturan daerah sebelumnya yang dianggap tidak relevan.\n\nPeraturan ini mengatur kewajiban pengembang perumahan untuk menyediakan PSU sebesar 40% dari luas lahan yang dikembangkan, termasuk untuk rumah susun. PSU meliputi jaringan jalan, drainase, tempat sampah, sarana perniagaan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, parkir, serta jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, kebakaran, dan penerangan jalan umum. Pengembang juga wajib menyediakan lahan untuk TPU sebesar 2% dari luas lahan, di luar kewajiban 40% PSU.\n\nPeraturan ini juga mengatur perencanaan PSU, termasuk penetapan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan perjanjian pemenuhan kewajiban PSU. Pembangunan PSU harus memenuhi persyaratan teknis dan disetujui oleh Walikota. PSU yang telah dibangun wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengelolaan PSU dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum yang ditunjuk. Masyarakat juga berperan serta dalam penyelenggaraan PSU.\n\nPeraturan ini juga mengatur larangan pengembang untuk tidak membangun perumahan sesuai standar dan mengalihfungsikan PSU. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Semua kelembagaan yang perlu dibentuk atau yang perlu ditingkatkan statusnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sudah terbentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan pembangunan Prasarana, Sarana, Utilitas tidak sesuai dengan rencana rinci, rencana tapak dan ketentuan perizinan atau tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, Utilitas yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dikenai sanksi administratif antara lain berupa : peringatan tertulis, pemasangan spanduk, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan/pencabutan IMB/izin usaha, pembatalan izin, kewajiban pemulihan fungsi lahan, penghentian sementara/tetap pekerjaan pembangunan/pengelolaan perumahan, pembatasan kegiatan pembangunan, penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel), penutupan lokasi, kewajiban membongkar sendiri bangunan, perintah pembongkaran bangunan rumah.\n2. Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.\n4. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kota Tangerang No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/261669/perda-kota-tangerang-no-4-tahun-2023","68c576d9-6159-45a7-9184-893305b6044c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TANGERANG
BANTEN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANGERANG CITY
NUMBER 5 OF 2017
ABOUT
SUBMISSION OF HOUSING INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANGERANG,

Considering:

that everyone has the right to live in physical and
spiritual prosperity, to reside, and to obtain a good and healthy
environment, which is a basic human need,
and which has a very strategic role in shaping the character
and personality of the nation as an effort to build the whole
Indonesian people, with identity, independent, and productive,
especially in Tangerang City;
that in order to provide a guarantee of the availability
of housing infrastructure, facilities and utilities in the City of
Tangerang, it is necessary to regulate the Infrastructure, Facilities
and Utilities of Housing in order to comply with the dynamics of
increasing city activities while still paying attention to
city spatial planning and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e52e484a-4ffd-4ffc-8de8-32330779ad8b","actionData","errors"]