[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e51fb3f9-b3ff-428b-a44d-6a4b4c044df8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Penginapan Wisma Bantimurung Jakarta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 6 Tahun 2006","number","6","year","2006","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Retribusi Tempat Penginapan Wisma Bantimurung Jakarta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Penginapan Wisma Bantimurung Jakarta
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)\r\nUndang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah; bahwa dengan semakin meningkatnya pengunjung wisma maka perlu\r\npengaturan yang lebih optimal dalam rangka penerimaan Retribusi tarif\r\nsewa Wisma Bantimurung Jakarta sebagai salah satu sumber pendapatan\r\nasli daerah. \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\n3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom \r\n 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah \r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah \n RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN WISMA BANTIMURUNG JAKARTA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Penginapan Wisma Bantimurung Jakarta. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi wisma. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Nama, obyek, dan subyek retribusi tempat penginapan.
Penggolongan retribusi sebagai retribusi jasa usaha.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jumlah pengguna kamar/aula.
Prinsip dasar pengenaan retribusi untuk menutup biaya penyelenggaraan dan pelayanan jasa.
Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan fasilitas kamar dan lama pelayanan.
Masa retribusi yang dihitung harian atau sesuai jangka waktu pelayanan.
Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi, termasuk penggunaan penerimaan wisma untuk biaya operasional dan penyetoran sisa ke kas daerah.
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang dan atau dilaporkan kepada yang berwajib.","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Maros No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/28605/perda-kab-maros-no-3-tahun-2009","deb7b9a8-174c-4d93-a73c-fcc93c9632a5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 06 YEAR 2006
CONCERNING
LOCAL FEE FOR BANTIMURUNG JAKARTA GUEST HOUSE ACCOMMODATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 24 paragraph (1) and paragraph (2)
of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Local Fees
in Article 158 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004
concerning Regional Government;
that with the increasing number of guest house visitors, it is necessary
to have more optimal arrangements in order to receive Local Fees for tariff
rental of Wisma Bantimurung Jakarta as one of the sources of original regional income;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e51fb3f9-b3ff-428b-a44d-6a4b4c044df8","actionData","errors"]