[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4f2a88e-35ec-4c83-873b-bb8faa96e087","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Negara Lain.","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2025","number","12","year","2025","published_date","2025-07-16","effective_date","2025-07-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Negara Lain.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perikanan
2025
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 12, BN.2025 (511/12 hlm)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Negara Lain.
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk optimalisasi penanganan nelayan yang\r\ntertangkap di luar negeri karena melakukan\r\npenangkapan ikan tanpa izin di negara lain, Peraturan\r\nMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMENKP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan\r\nIndonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena\r\nMelakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa\r\nIzin perlu diganti;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan\r\nMenteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan\r\nNelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri\r\nKarena Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin di\r\nNegara Lain; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2\r\nTahun 2025 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara penanganan nelayan, partisipasi masyarakat, pelaporan dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas eraturan\r\nMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMENKP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia\r\nyang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan\r\nPenangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang mengamanatkan kementerian terkait untuk menetapkan penerapan KKNI pada sektor atau bidang profesi di bawah kewenangannya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja di bidang pengelolaan pemanfaatan ikan hiu dan pari.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mengatur mengenai penerapan KKNI pada jenjang kualifikasi 2 hingga 7, yang mencakup peran kerja mulai dari operator, teknisi, analis, hingga ahli/manajer. KKNI ini diterapkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, serta pengakuan kesetaraan kualifikasi. Menteri Kelautan dan Perikanan diwajibkan melakukan evaluasi terhadap penerapan KKNI ini paling sedikit satu kali dalam lima tahun untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permen KKP No. 39/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Di Negara Lain Tanpa Izin","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158624/permen-kkp-no-39permen-kp2016-tahun-2016","f4e11459-6da9-4401-aef7-171e3b5041a2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2025
CONCERNING
APPLICATION OF THE INDONESIAN NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK IN THE FIELD OF SHARK AND RAY UTILIZATION MANAGEMENT

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that based on the provisions of Article 9 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 8 of 2012 concerning the Indonesian National Qualifications Framework, the application

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4f2a88e-35ec-4c83-873b-bb8faa96e087","actionData","errors"]