[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4d788ce-1ec0-4c91-8538-4023dd4c067d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1947 tentang Peraturan Mahkamah Tentara Sementara","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1947","number","22","year","1947","published_date","1947-08-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Mahkamah Tentara Sementara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1947
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 22, kemenkumham.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Peraturan Mahkamah Tentara Sementara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan jalannya Pengadilan Tentara dengan keadaan perang yang sedang berlangsung, dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara yang termasuk dalam kekuasaan Pengadilan Tentara. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan tenaga dari semua Pengadilan Negeri dan memperluas jumlah Jaksa Tentara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa setiap Pengadilan Negeri merangkap menjadi Pengadilan Tentara Luar Biasa, dan setiap Kejaksaan Pengadilan Negeri merangkap menjadi Kejaksaan Tentara. Ketua Mahkamah Tentara Sementara dan Panitera mendapatkan pangkat tituler tertentu. Pengadilan Tentara dapat bersidang di luar tempat kedudukannya untuk mendekati lokasi perkara. Jaksa Tentara dapat membawa terdakwa ke persidangan tanpa memperhatikan formalitas tertentu, dan Pengadilan Tentara dapat mengadili perkara secara sumir. Peraturan ini juga memperluas kemungkinan untuk mengadili perkara oleh Pengadilan Tentara yang berdekatan jika Pengadilan yang berwenang tidak dapat melakukannya.

","transitional_provisions","1. Perkara-perkara yang pada saat mulai berlakunya Peraturan ini ada pada suatu Kejaksaan Tentara, sedapat mungkin diselesaikan oleh Pengadilan Tentara yang berhak mengadilinya menurut peraturan-peraturan yang hingga kini berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","UU No. 7 Tahun 1948 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947 tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/25543/uu-no-7-tahun-1948","981e309d-e5b0-4e06-a557-664d7e47b32d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 1947
CONCERNING
TEMPORARY MILITARY COURT REGULATIONS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that it is deemed necessary to adjust the course of the Military Court (in the broad sense) to the current state of war (danger of war);
In view of:	Laws Number 7 and 8 of 1946; Government Regulations Number 5-1946 and Number 4-1947; Article 22 in conjunction with Article IV of the Transitional Provisions of the Constitution; and Proclamation of the Vice President dated October 16, 1945 No. X.

Decides:

To stipulate:

The following regulations:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4d788ce-1ec0-4c91-8538-4023dd4c067d","actionData","errors"]