For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Also known as: Permenko Perekonomian 7/2023 · Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2023 · Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:28 Agustus 2023Publication Date:28 Agustus 2023
Perencanaan Pembangunan NasionalKebijakan Perekonomian Nasional

Information

TypePeraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
ThemePerubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
LocationKementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Effective Date28 Agustus 2023
Publication Date28 Agustus 2023
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1260).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengubah daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi atas usulan Proyek Strategis Nasional serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Daftar Proyek Strategis Nasional yang baru tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(-)

(-)