[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e4bc0deb-71b4-465d-a63c-786128bc8c6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-12-13","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kupang","place_of_enactment","Kupang","theme","Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tera - Retribusi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/No. 04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai upaya melaksanakan peralihan kewenangan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya pengaturan mengenai retribusi pelayanan tera/ tera ulang; bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Kupang dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu adanya penetapan nilai retribusi pelayanan tera/tera ulang; bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan pungutan dalam pelayanan tera/tera ulang, perlu adanya pengaturan tentang retribusi pelayanan tera/ tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah \n Dasar hukum peraturan daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU NO. 5 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; \n Peratura Daerah berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; III. Golongan Retribusi; IV. Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa; V. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; VI. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: VII. Pemungutan Retribusi; VIII. Pemungutan Retribusi; IX. Tata Cara Pembayaran; X. Tata Cara Penagihan; XI. pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; XII. Keberatan; XIII. Pengembalian Kelebihan pembayaran; XIV. Kadaluwarsa Penagihan; XV. Insentif Pemungutan; XVI. Sanksi Administratif; XVII. Ketentuan Penyidikan; XVIII. Ketentuan Pidana; XIX. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018. \n 14 halaman; 3 halaman penjelasan; 7 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menetapkan pungutan retribusi atas pelayanan pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) sebagai upaya melaksanakan peralihan kewenangan pelayanan dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta menciptakan kepastian hukum terkait pungutan dalam pelayanan tera/tera ulang.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan. Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan kepastian hukum. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Retribusi dipungut di wilayah Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti kwitansi tera/tera ulang, dan disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan. Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Walikota.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Kupang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/281759/perda-kota-kupang-no-1-tahun-2024","fc27dd08-8ac8-4db5-82ee-a4910b09bfe7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KUPANG
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUPANG CITY
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
FEE FOR METROLOGY/RE-METROLOGY SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KUPANG,

\n\n \n \n

Considering:

that as an effort to implement the transfer of authority for metrology/re-metrology services from the Provincial Regional Government to the Regency/City Regional Government, it is necessary to have regulations regarding the fee for metrology/re-metrology services;
that in order to realize welfare and social justice for the people of Kupang City in Metrology/Re-Metrology Services, it is necessary to determine the value of the fee for metrology/re-metrology services;
that in order to create legal certainty and fill legal vacuums related to levies in metrology/re-metrology services, it is necessary to have regulations regarding the fee for metrology/re-metrology services

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e4bc0deb-71b4-465d-a63c-786128bc8c6a","actionData","errors"]